MOU (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

  1. PENGERTIAN

Secara harfiah MOU dapat dikatakan sebagai Nota kesepakatan atau memorandum saling pengertian, tetapi secara hukum Memorandum of Understanding adalah “Nota Kesepahaman yang dibuat antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya, baik dalam suatu negara maupun antarnegara untuk melakukan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan dan jangka waktu tertentu”. Dasar hukum adanya memorandum of understanding adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Intenasional. Dalam Pasal 1 huruf a UU tersebut disebutkan pengertian perjanjian internasional, yaitu : “Perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”. Tujuan dibuatnya MOU adalah sebagai berikut : (1) Untuk menghindari kesulitan pembatalan suatu agreement, (2) MOU berlaku sementara, dan (3) masih adanya keragu-raguan dari para pihak.

Memorandum Saling Pengertian (Memorandum of Understanding) merupakan salah satu model dokumen yang memiliki sifat khas/typical. Terdapat praktek negara, khususnya pada negara-negara common law system, yang berpandangan bahwa MOU adalah non-legally binding dan perlu dibedakan dengan Treaties. Namun praktek negara-negara lain termasuk Indonesia menekankan prinsip bahwa setiap persetujuan yang dibuat antara negara (termasuk MOU) memiliki daya mengikat seperti Treaties. Para ahli berpendapat bahwa istilah MOU digunakan dengan alasan politis yaitu ingin sedapat mungkin menghindari penggunaan Agreement yang dinilai lebih formal dan mengikat. Adanya pengertian MOU yang non-legally binding dalam praktek beberapa negara akan menimbulkan suatu situasi bahwa satu pihak menilai dokumen tersebut sebagai perjanjian internasional yang mengikat namun pihak yang lain menganggap dokumen itu hanya memuat komitmen politik dan moral.

Pada tataran praktis, pengertian non-legally binding itu sendiri masih belum memberikan klarifikasi yang berarti. Secara umum pengertian ini selalu diartikan bahwa salah satu pihak tidak dapat meng-enforce isi MOU melalui jalur peradilan internasional atau jalur kekuatan memaksa yang lazim dilakukan terhadap perjanjian internasional. Dari sisi hukum nasional, khususnya pada negara-negara common law, pengertian non-legally binding memiliki implikasi bahwa dokumen ini tidak dapat dijadikan alat pembuktian serta di-enforce oleh pengadilan. Dalam praktek diplomasi Indonesiasaat ini, sebenarnya belum ada kecenderungan untuk mengarahkan penyelesaian sengketa atas suatu perjanjian internasional melalui pengadilan internasional. Dengan demikian, pengertian non-legally binding belum menjadi suatu hal yang berarti bagi Indonesia.

Istilah MOU sendiri ternyata telah sering digunakan sebagai bentuk yang lebih informal dari ”kontrak” atau ”perjanjian” dalam hubungan perdata nasional. Dalam rangka menarik dan memberikan jaminan politik terhadap investor asing, Pemerintah Daerah juga sudah mulai menggunakan format MOU untuk merefleksikan jaminan Pemerintah Daerah terhadap niat investor asing untuk melakukan investasi di daerah itu. Karena status hukum MOU semacam ini masih menjadi perdebatan. Perlu pula dicermati bahwa MOU sudah menjadi instrumen yang digunakan dalam hubungan kerjasama antar wilayah dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia. Pengertian MOU oleh otonomi daerah merupakan dokumen awal yang tidak mengikat yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk “Perjanjian Kerjasama” yang bersifat mengikat.

Ciri-ciri MOU sebagai berikut : (1) Isinya ringkas, bahkan sering sekali satu halaman saja, (2) Berisikan hal yang pokok saja, (3) Bersifat pendahuluan saja, yang akan diikuti oleh perjanjian lain yang lebih rinci, (4) Mempunyai jangka waktu terbatas, (5) Biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan, dan (6) Biasanya tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian yang lebih detail setelah penandatanganan MOU, karena secara reasonable barangkali kedua belah pihak punya rintangan untuk membuat dan menandatangani perjanjian yang detail tersebut.

Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan unsur-unsur yang terkandung dalam MOU, yaitu :

  1. Merupakan perjanjian pendahuluan.
  2. Muatan materi merupakan hal-hal yang pokok.
  3. Muatan materi dituangkan dalam kontrak/perjanjian.
  1. KEUNTUNGAN MOU

Dalam hukum publik internasional, suatu MOU sering digunakan. MOU memiliki banyak keuntungan praktis bila dibandingkan dengan perjanjian (treaty). Ketika berhadapan dengan isu-isu sensitiv atau pribadi, suatu MOU dapat dibuat secara rahasia, sementara suatu perjanjian tidak. Suatu MOU juga dapat diberlakukan dalam suatu cara lebih tepat-waktu daripada suatu perjanjian, karena MOU tak memerlukan ratifikasi atau pengesahan atas keabsahannya secara hukum. Selain itu, suatu MOU dapat diubah atau dimodifikasi tanpa negosiasi berkepanjangan. Ini khususnya sangat berguna, kecuali dalam situasi multilateral. Dalam fakta, kebanyakan persetujuan internasional dan persetujuan penerbangan transnasional adalah suatu jenis MOU.

Satu keuntungan dari MOU atas instrumen lebih resmi adalah bahwa, karena kewajibannya dibawah hukum internasional dapat dihindari, mereka dapat diberlakukan di kebanyakan negara tanpa memerlukan perkenaan secara parlementer. Karenanya, berbagai MOU sering digunakan untuk mengubah dan menyesuaikan perjanjian-perjanjian yang ada, dalam kasus mana MOU memiliki status perjanjian faktual. Keputusan mengenai retifikasi, bagaimanapun, adalah ditentukan hukum internal para pihak dan bergantung kepada suatu peringkat besar pada subjek disetujui. Berbagai MOU yang dibuat secara rahasia (yaitu tak terdaftar dengan PBB) tak bisa ditegakkan dihadapan organ PBB, dan dapat disimpulkan bahwa tak ada kewajiban dibawah hukum internasional telah diciptakan. Meskipun MOU di bidang multilateral jarang terlihat, persetujuan penerbangan transnasional sebenarnya adalah MOU.

  1. CONTOH MOU

MOU antara Indonesia dan Malaysia tentang penempatan tenaga kerja Indonesia di Malaysia, 10 Mei 2004, bahwasanya urusan warga Negara Indonesia yang memilih kerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia tidak pernah berhenti menjadi perhatian masyarakat. Namun yang menjadi masalahnya yaitu terdapat beberapa TKI yang terlantar hingga dihukum pancung selama beberapa tahun terakhir ini seolah malah semakin banyak bertambah. Dengan melihat para TKI Indonesia yang terlantar seperti itu, maka Indonesia menutup pengiriman TKI dan tidak akan kita buka kecuali beberapa syarat terpenuhi, syarat-syaratnya yaitu :

  1. Nota kesepahaman (MOU).
  2. Persyaratan boleh mengangkat TKI: misalnya jumlah keluarga, kelakuan baik, dan gaji minimum. Rata-rata majikan tidak memberi gaji sesuai kewajiban karena mereka sebenarnya tidak mampu. Dan oleh Negara Malaysia yang paling banyak. Oleh karena itu MOU antara Indonesia dan Malaysia tentang penempatan tenaga kerja Indonesia di Malaysia diberlakukan pada tanggal 10 Mei 2004.

Contoh kedua adalah MOU yang dikeluarkan antara presiden Amerika Serikat dan Kuba, MOU yang dikeluarkan ini berisi tentang pembaharuan persetujuan mengenai Pakta Misil Anti Balistik. Persetujuan antara kepulauan Cayman dengan Kuba yang menetapkan bahwa pihak petugas keimigrasian kepulauan Cayman harus memberikan para pengungsi dari Kuba dua pilihan yaitu dikembalikan ke Negara mereka atau tidak diberikan bantuan sama sekali. MOU antara Amerika Serikat dan Kuba ini bertujuan untuk mengkriminalisasikan pembajakan pesawat dikedua Negara. MOU ini terjadi pada tanggal 03 Februari 1973.

Contoh-contoh lainnya adalah Memorandum of Understanding on the Establishing the ASEAN-China Centre between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People’s Republic of China. Tujuannya yaitu untuk Pembentukan Sekretariat ASEAN-China Centre. Dan Negara yang mengikuti Memorandum of Understanding adalah Brunei, Kamboja, Laos, Mlaysia, Myanmar. Thailand, Vietnam, China.

  1. ANATOMI MOU

Anatomi MOU menurut praktik yang selama ini berlaku yaitu :

  1. Judul MOU

Judul MOU harus singkat dan padat. Judul mencerminkan keinginan para pihak.
Contoh :

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN

THE COORDINATING MINISTRY OF PEOPLE WELFARE
AND AMERICARES FOUNDATION

  1. Para Pihak

Para pihak merupakan orang atau badan hukum yang membuat dan menandatangani MOU.

Contoh:

“The Ministry of ………… (hereinafter referred to as “Ministry”) and ……… Foundation, a non-profit organization located at 88 Hamilton Avenue, Stamford Connecticut 06902 – USA (hereinafter referred to as “………”), collectively hereinafter referred to as “the Parties”.”

  1. Recital
    Recital atau latar belakang dari pembuatan MOU ini adalah penjelasan resmi atau latar belakang atas suatu keadaan dalam suatu perjanjian untuk menjelaskan mengapa terjadinya perjanjian atau MOU. Biasanya dimulai dengan frase-frase dibawah ini :

Recognizing ………………………..

Taking into account……….………..

Considering…………………………

Superseding…………………………(jika perpanjangan)

Kemudian diakhiri dengan pernyataan ketundukan terhadap hukum dan perundangan-undangan yang berlaku mengenai kerjasama teknik luar negeri, sebagai berikut :

“Pursuant to the prevailing laws and regulation in Indonesia as well as procedures and policies of the Government of Indonesia concerning international technical cooperation.

  1. Definisi (optional)

Definisi adalah rumusan istilah-istilah yang dicantumkan dalam kontrak. Pemberian definisi bersifat optional dengan tujuan sebagai berikut :

  1. untuk memperjelas dan memperoleh kesepakatan mengenai istilah kunci yang digunakan dalam kontrak tersebut sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dari para pihak yang membuat kontrak.
  2. istilah-istilah yang didefinisikan akan digunakan pada pasal-pasal berikutnya sehingga dapat mempersingkat dalam merumuskan istilah pada pasal-pasal berikutnya (cukup menggunakan istilah itu tanpa perlu menjelaskan lagi) mengingat istilah yang digunakan telah didefinisikan pada pasal definisi.
  3. Tujuan

Disesuaikan dengan keinginan para pihak dalam MOU dan selaras dengan tujuan pemerintah Indonesia.

  1. Substansi MOU atau Hak dan Kewajiban

Umumnya substansi MOU merupakan kehendak dan keinginan para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, substansi kontrak diharapkan dapat mencakup keinginan-keinginan para pihak secara lengkap, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban atau kontribusi-kontribusi para pihak. Untuk kewajiban pemerintah dalam melaksanakan MOU ada beberapa klausul yang sepertinya sudah baku, klausul tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Assist in arranging the provision of tax free facilities and customs clearance support from the Government of Indonesia.
  2. Assistance in arranging permits to enter and leave the country, and the work and stay permits for the approved ……….. expatriate staffs and experts.
  3. Actively participating in the planning, supervision and evaluation of programs and projects, and providing assistance in the event of any disputes, misunderstanding, or misinterpretation between ………… and Central Government or Local Governments.
  4. Hak Cipta (Optional)

Belum ada rumusan baku mengenai klausul Hak Cipta dalam MOU.

  1. Limitation of Personnel
  2. Respect and comply with the Laws and Regulations, and Policies of the Government of the Republic of Indonesia.
  3. Respect from the sovereignty and integrity of the Unitary States of the Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements.
  4. Refrain from involvement in any intelligence activities/clandestine activities.
  5. Refrain from conducting any activities that are not within the Regulations of Indonesia other than those provisions by the Parties.
  6. Respect the customs, traditions, culture and religions of the local community.
  7. Refrain from conducting any religious proselytizing.
  8. Refrain from raising any funds from private individuals or organizations in Indonesia to support its programmes and ectivities.

Rumusan ketujuh butir diatas merupakan kesepakatan baku dari instansi/departemen pemerintah yang selama ini terlibat dalam perumusan MOU.

  1. Settlement of Dispute

MOU yang selama ini dibuat selalu mengarahkan penyelesaian sengketa diselesaikan dengan jalan musyawarah. Kalimat baku dalam MOU adalah sebagai berikut :

“Any differences arising out of the interpretation and/or application of this MOU shall be settled amicably through consultations and/or negotiations between the Parties.”

Hal ini sejalan dengan banyak perjanjian internasional yang menyarankan mekanisme penyelesaian sengketa dengan jalan musyawarah. Namun, bagaimana jika tidak tercapai kesepakatan atau sengketa tetap berjalan? INGO memiliki posisi yang lemah karena pemerintah Indonesia dapat secara sepihak menghentikan (termination) MOU. Banyak dari INGO yang bekerjasama dengan pemerintah Indonesia bukanlah organisasi internasional yang merupakan subyek hukum internasional. Mereka tidak bisa mengajukan gugatan di hadapan International Court of Justice (ICJ).

  1. Amandemen
    “This Memorandum of Understanding can be reviewed or amended at any time by mutual written consent of the Parties. Such revision or amendment shall enter into force on such date as will be determined by the Parties, and shall form an integral part of this MOU.”
  2. Jangka Waktu Perjanjian

Umumnya jangka waktu MOU tergantung kesepakatan para pihak. Namun demi kepentingan praktis, jangka waktu MOU biasanya ditentukan untuk perjanjian awal selama tiga tahun dimulai pada saat penandatanganan MOU. Kemudian dapat diperpanjang untuk lima tahun berikutnya.

Contoh : Entry Into Force, Duration and Termination

  • This Memorandum of Understanding shall come into force on the date of its signing.
  • This Memorandum of Understanding shall be valid for period of 3 (three) years and maybe renewed by the consent of the Parties.
  • Each parties may terminate this Memorandum of Understanding at any time by giving written notification 6 (six) months in advance.
  • The termination of this Memorandum of Understanding shall not effect the validity and duration of any going program and project might under this Memorandum of Understanding until the completion of such program and program project unless the parties determine otherwise.
  1. Penutup

Bagian penutup merupakan bagian akhir dari MOU. Contoh bagian penutup dair MOU, sebagai berikut :

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed the Memorandum of Understanding.

DONE in Jakarta, on ___________________2007 in 2 (two) originals, in English and Indonesian, both texts being equally authentic.

  1. Tanda Tangan

Bagian tanda tangan berisikan nama yang dtuliskan secara khas dengan tangan para pihak. Para pihak menandatangani pada tempat yang telah disediakan.

This entry was posted in Olahraga. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s