MENJADI MANUSIA : KEBEBASAN DAN KETERIKATAN

MENJADI MANUSIA : KEBEBASAN DAN KETERIKATAN

“MENJADI MANUSIA YANG BEBAS DAN TERIKAT”

  1. KEBEBASAN

Setiap manusia ingin hidup tanpa mendapat tekanan dari pihak lain. Setiap manusia menginginkan kebebasan dalam hidupnya. Kebebasan dalam berpikir, berekspresi maupun dalam melakukan kegiatannya, yaitu kegiatan yang disadari, disengaja maupun yang dilakukan demi suatu tujuan yang selanjutnya disebut tindakan. Asal masih dalam batas kewajaran dan sesuai dengan syariat. Setiap perbuatan apalagi yang di dasari akan kebebasan tentunya mengundang akibat baik itu yang menguntungkan maupun yang merugikan. Adanya akibat ini maka seorang manusia mempunyai tanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Di antara masalah yang menjadi bahan perdebatan dari sejak dahulu hingga sekarang adalah masalah kebebasan atau kemerdekaan menyalurkan kehendak dan kemauan.

Dalam Filsafat pengertian Kebebasan adalah Kemampuan Manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Kebebasan lebih bermakna positif dan ia ada sebagai konsekuensi dari adanya potensi manusia untuk dapat berpikir dan berkehendak. Sudah menjadi kodrat manusia untuk menjadi makhluk yang memiliki kebebasna, bebas untuk berpikir, berkehendak dan berbuat. Para ahli teologiter membagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan merdeka untuk melakukan perbuatannya menurut kemauannya sendiri. Kedua kelompok yang berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kebebasan untuk melaksanakan perbuatannya. Mereka dibatasi dan ditentukan oleh Tuhan. Diibaratkan sebagai wayang yang mengikuti sepenuhnya oleh kehendak dalang.

Di zaman orde baru, perdebatan masalah kebebasan dan keterpaksaan tersebut muncul kembali. Sebagian ahli filsafat seperti Spinoza, Hucs dan Malebrache berpendapat bahwa manusia melakukan suatu karena terpaksa. Sementara sebagian ahli filsafat lainnya berpendapat bahwa manusia meliliki kebebasan untuk menetapkan perbuatannya. Kebebasan bagi individu berarti bahwa dia bebas untuk berbuat sesuai dengan keputusan dan rencananya. Seseorang disebut bebas apabila : (1) dapat menentukan sendiri tujuan-tujuannya dan apa yang dilakukannya. (2) dapat memilih antara kemungkinan-kemungkinan yang tersedia baginya, dan (3) tidak dipaksa atau terikat untuk membuat sesuatu yang tidak akan dipilihnya sendiri ataupun dicegah dari berbuat apa yang dipilihnya sendiri. Oleh kehendak orang lain, Negara ataupun kekuasaan apapun. Selain itu kebebasan meliputi segala macam kegiatan manusia, yaitu kegiatan yang disadari, disengaja dan dilakukan demi suatu tujuan yang selanjutnya disebut tindakan. Namun bersamaan dengan itu manusia juga memiliki keterbatasan atau dipaksa menerimanya apa adanya. Misalnya keterbatasan dalam menentukan jenis kelaminnya, keterbatasan kesukuan kita, keterbatasan asal keturunan kita, bentuk tubuh kita, dan sebagainya. Namun keterbatasan yang demikian itu sifatnya  fisik, dan tidak membatasi kebebasan yang sifatnya rohaniah. Dengan demikian keterbatasan-keterbatasan tersebut tidak mengurangi kebebasan kita.

Dilihat dari sifatnya, kebebasan dapat dibagi menjadi tiga. Diantaranya yaitu :

  1. Kebebasan jasmaniah.

Kebebasan jasmaniah merupakan kebebasan dalam mengerakkan dan mempergunakan anggota badan yang dimiliki.

  1. Kebebasan kehendak (rohaniah).

Kebebasan kehendak (rohaniah) merupakan kebebasan untuk menghendaki sesuatu. Jangkauan kebebasan kehendak adalah sejauh jangkauan kemungkinan untuk berfikir, karena manusia dapat memikirkan apa saja dan dapat menghendaki apa saja.

  1. Kebebasan moral.

Dalam arti luas berarti tidak adanya macam-macam ancaman, tekanan, larangan dan tidak sampai berupa paksaan fisik. Dan dalam arti sempit berarti tidak adanya kewajiban, yaitu kebebasan berbuat apabila terdapat kemungkinan-kemungkinan untuk bertindak. Manusia bebas berarti manusia yang dapat menentukan sendiri tindakannya.

Dalam perspektif etika, kebebasan juga bisa dibagi antara kebebasan sosial-politik dan kebebasan individual. Subyek kebebasan sosial-politik yaitu, yang disebut bebas di sini adalah suatu bangsa atau rakyat. Kebebasan sosial-politik sebagian besarnya merupakan produk perkembangan sejarah, atau persisnya produk perjuangan sepanjang sejarah. Berbeda dengan kebebasan sosial-politik, subyek kebebasan individual adalah manusia perorangan. Dari sudut pandang perorangan, juga terdapat beberapa arti ”kebebasan” yang bisa dipaparkan di sini. Sebagai contoh, terkadang kebebasan diartikan dengan.

  1. Kesewenang-wenangan

Orang disebut bebas bila ia dapat berbuat atau tidak berbuat sesuka hatinya. Di sini “bebas” dimengerti sebagai terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan. Dapat dikatakan bertindak semau gue itulah kebebasan. Kebebasan dalam arti kesewenang-wenangan sebenarnya tidak pantas disebut “kebebasan”. Di sini kata “bebas” disalahgunakan. Sebab, “bebas” sesungguhnya tidak berarti lepas dari segala keterikatan. Kebebasan yang sejati mengandaikan keterikan oleh norma-norma. Norma tidak menghambat adanya kebebasan, tapi justru memungkinkan tingkah laku bebas.

  1. Kebebasan Fisik

Yakni, ”bebas” diartikan dengan tidak adanya paksaan atau rintangan dari luar. Ini merupakan pengertian yang dangkal, karena bisa jadi secara fisik seseorang dipenjara, tetapi jiwanya bebas merdeka. Sebaliknya, ada orang yang secara fisik bebas, tetapi jiwanya tidak bebas, jiwanya diperbudak oleh hawa nafsunya, dan lain-lain.

  1. Kebebasan Yuridis

Kebebasan ini berkaitan dengan hukum dan harus dijamin oleh hukum. Kebebasan yuridis merupakan sebuah aspek dari hak-hak manusia. Sebagaimana tercantum pada Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM), yang dideklarasikan oleh PBB tahun 1948. Kebebasan dalam artian ini adalah syarat-syarat fisis dan sosial yang perlu dipenuhi agar kita dapat menjalankan kebebasan kita secara konkret. Kebebasan yuridis menandai situasi kita sebagai manusia. Kebebasan ini mengandalkan peran negara, yang membuat undang-undang yang cocok untuk keadaan konkret.

  • Kebebasan yang didasarkan pada hukum kodrat, sama dengan hak asasi manusia seperti dirumuskan dalam deklrasi universal. Manusia bebas bekerja, memilih profesinya dan mempunyai milik sendiri, menikah, dan banyak hal lain lagi. Terdapat pula kebebasan beragama dan hati nurani.
  • Kebebasan yang didasarkan pada hukum positif, diciptakan oleh negara melalui penjabaran dan perincian kebebasan yang didasarkan pada hukum kodrat.
  1. Kebebasan Psikologis

Adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk mengembangkan serta mengarahkan hidupnya. Kemampuan ini menyangkut kehendak, bahkan ciri khas. Kebebasan ini berkaitan erat dengan kenyataan bahwa manusia adalah makhluk berasio. Jika manusia bertindak bebas, itu berarti ia tahu apa yang diperbuatnya dan apa sebab diperbuatnya.

  1. Kebebasan Moral

Kebebasan moral mengandaikan kebebasan psikologis, sehingga tanpa kebebasan psikologis tidak mungkin terdapat kebebasan moral. Namun, kebebasan psikologis tidak berarti otomatis menjamin adanya kebebasan moral. Cara yang paling jelas untuk membedakan kebebasan psikologis dengan kebebasan moral adalah bahwa kebebasan psikologis berarti bebas begitu saja (free), sedangkan kebebasan moral berarti suka rela (voluntary) atau tidak terpaksa secara moral, walaupun ketika mengambil keputusan itu seseorang melakukan secara sadar dan penuh pertimbangan (kebebasan psikologis).

  1. Kebebasan Eksistensial

Kebebasan yang menyeluruh yang menyangkut seluruh pribadi manusia dan tidak terbatas pada salah satu aspek saja. Kebebasan ekstensial adalah kebebasan tertinggi. Kebebasan ekstensial adalah konteks etis. Kebebasan ini terutama merupakan suatu ideal atau cita-cita yang bisa memberi arah dan makna kepada kehidupan manusia.

Kebebasan mempunyai beberapa batas-batasan. Batasan ini ada agar dapat mengendalikan pemikiran kita mengenai kebebasan itu :

  • Faktor-faktor dari dalam

Kebebasan pertama-tama dibatasi oleh faktor-faktor dari dalam, baik fisik maupun psikis.

  • Lingkungan

Kebabasan yang dibatasai oleh lingkungan, baik ilmiah maupun sosial. Lingkungan ini sangat menentukan pandangan kita mengenai kebebasan. Karena di setiap lingkungan yang berbeda maka mereka mempunya pandangan yang berbeda pula.

  • Orang Lain

Dalam budaya Barat, undang-undanglah yang menentukan batasan kebebasan dan undang-undang ini hanya menyoroti masalah sosial yang ada. Artinya, undang-undang mengatakan bahwa kebebasan seorang tidak boleh menodai kebebasan orang lain dan membahayakan kepentingan mereka. Setiap manusia memiliki kebebasannya masing-masing dan hal tersebut menjadi pembatas bagi kebebasan menusia yang lainnya. Hak setiap manusia atas kebebasan yang sama.

Sejalan dengan ketentuan peraluran perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi. Ayat dua (2) dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban. serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

  1. KETERIKATAN

Dalam perspektif sosiologi manusia adalah makhluk sosial yang sejak lahir hingga matinya tidak pernah lepas dari manusia lainnya. Bahkan, pola hidup bersama yang saling membutuhkan dan saling ketergantungan menjadi hal yang dinafikkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dari pengertian ini dapat dimengerti bahwa manusia memang terikat dengan manusia lainnya. Kemudian pandangan paham kolektivisme individu dipandang sekedar sebagai sarana bagi masyarakat. Maka konsekuensinya segala aspek dalam realisasi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara paham kolektivitas medasarkan kepada sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Dengan demikian manusia sebagai makhluk sosial tentunya antara yang satu dengan yang lainnya saling tergantung atau terikat.

Dalam perspektif islam manusia merupakan makhluk yang Terbatas. Manusia memiliki kebebasan dalam mewujudkan diri (self realization), baik sebagai satu diri (individu) maupun sebagai makhluk sosial, terrnyata tidak dapat melepaskan diri dari berbagai keterikatan yang membatasinya. Keterikatan atau keterbatasan itu merupakan hakikat manusia yang melekat dan dibawa sejak manusia diciptakan Allah SWT. Keterbatasan itu berbentuk tuntutan memikul tanggung jawab yang lebih berat dari pada makhluk-makhluk lainnya. Tanggung jawab yang paling asasi sudah dipikulkan ke pundak manusia pada saat berada dalam proses penciptaan setiap anak cucu Adam berupa janji atau kesaksian akan menjalani hidup di dalam fitrah beragama tauhid. Dalam Q.S. Al-A’raf ayat 172 “Dan ingat lah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian jiwa mereka, “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul Engkau Tuhan kami dan kami bersaksi.”

Kesaksian tersebut merupakan sumpah yang mengikat atau membatasi manusia sebagai individu bahwa didalam kehidupannya tidak akan menyembah selain Allah SWT. Bersaksi akan menjadi manusia yang bertaqwa pada Allah SWT. Manusia tidak bebas menyembah sesuatu selain Allah SWT, yang sebagai perbuatan syirik dan kufur hanya akan mengantarkannya menjadi makhluk yang terkutuk dan dimurkaiNya. Salah satu aliran filsafat eksistensialisme yang pandangannya berpusat pada manusia sebagai individu, Dalam studi sekolahan filsafat, eksistensialisme paling dikenal melalui kehadiran Jean-Paul Sartre, yang terkenal dengan diktumnya “human is condemned to be free” atau manusia dikutuk untuk bebas. Artinya, dengan adanya kebebasan maka manusia itu dapat bertindak. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Sehingga jika dipandang dari segi eksistensialis dengan kebebasan adalah satu-satunya universalitas manusia, maka kebebasan individu dibatasi oleh kebebasan individu lainnya. Merdeka merupakan rasa bebas dimana kita tidak terikat oleh sesuatu, tetapi sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Dengan demikian, terdapat dua hal yang bertentangan pada pernyataan tersebut yaitu ‘rasa bebas’ dan ‘sesuai dengan tuntutan kodrat manusia’ yang berarti ada ikatan. Kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya memang berlangsung dalam keterikatan. Artinya, bebas berbuat sepanjang tidak bertentangan dengan tuntutan kodrat manusia. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa merdeka tidak sama dengan berbuat bebas tanpa ikatan.

Perbuatan bebas tanpa memperhatikan petunjuk kata hati, sebenarnya hanya merupakan kebebasan semu. Sebab, hanya kelihatannya bebas, tetapi sebenarnya justru tidak bebas, karena perbuatan seperti itu segera disusul dengan sanksi-sanksinya. Di sini terlihat bahwa kemerdekaan berkaitan erat dengan kata hati dan moral. Seseorang mengalami rasa merdeka apabila segenap perbuatannya (moralnya) sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kata hatinya yaitu kata hati yang sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Implikasi pedagogisnya adalah sama dengan pendidikan moral yaitu mengusahakan agar peserta didik dibiasakan menginternalisasikan nilai-nilai, aturan-aturan ke dalam dirinya, sehingga dirasakan sebagai miliknya. Dengan demikian aturan-aturan itu tidak  lagi dirasakan sebagai sesuatu yang merintangi gerak hidupnya.

Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Jika seseorang mempunyai hak untuk menuntut sesuatu, tentu ada pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Selanjutnya kewajiban ada karena ada pihak lain yang harus dipenuhi haknya. Pada dasarnya, hak itu adalah sesuatu yang kosong. Artinya, meskipun hak tentang sesuatu itu ada, belum tentu seseorang mengetahui (misalnya hak memperoleh perlindungan hukum). Walaupun sudah diketahui, belum tentu orang mau mempergunakannya. Hak sering diasosiasikan dengan sesuatu yang menyenangkan, sedangkan kewajiban dipandang sebagai beban. Sebenarnya kewajiban bukan beban, melainkan suatu keniscayaan (Drijarkara, 1978:24-27). Artinya, selama seseorang menyebut dirinya manusia, kewajiban itu menjadi keniscayaan baginya. Jika menolak, itu artinya ia mengingkari kemanusiaannya. Akan tetapi, apabila kewajiban itu dilaksanakan, hal tersebut tentu saja merupakan suatu keluhuran. Adanya keluhuran dari melaksanakan kewajiban itu menjadi lebih jelas lagi apabila dipertentangkan dengan situasi yang sebaliknya, yaitu mengingkari janji, melalaikan tugas, mengambil hak orang lain, dsb. Implementasi dari perbuatan ini adalah orang akan merasa dikhianati, kecewa, dan akhirnya tumbuh sikap tidak percaya.

Kewajiban bukanlah suatu ikatan, melainkan suatu keniscayaan. Sebagai suatu keniscayaan berarti apa yang diwajibkan menusia menjadi tidak merdeka. Mau atau tidak harus menerima. Namun, terhadap keniscayaan itu sendiri manusia bisa taat dan bisa juga melanggar. Ia boleh memilih dengan konsekuensi jika taat, akan meningkat martabatnya sebagai manusia, dan jika melanggar akan merosot martabatnya sebagai manusia. Berarti realisasi hak dan kewajiban ini sifatnya relatif, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban bertalian erat dengan soal keadilan. Dalam hubungan ini dapat dikatakan bahwa keadilan terwujud bila hak sejalan dengan kewajiban. Karena pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban dibatasi oleh situasi dan kondisi, hak asasi manusia harus diartikan sebagai cita-cita, aspirasi, atau harapan yang berfungsi untuk memberi arah pada segenap usaha untuk menciptakan keadilan.

  1. CONTOH KASUS

Kasus yang terkait dengan masalah menjadi manusia yang bebas dan terikat yaitu kasus mengenai vonis Gayus Tambunan (Seri Mafia Pajak). Posisi yang sangat strategis, sehingga ia dituduh bermain sebagai makelar kasus (markus). Kasus pun berlanjut karena di duga banyak pejabat tinggi Polri yang terlibat dalam kasus Gayus. Gayus dijadikan tersangka oleh Polri pada November 2009 terkait kepemilikan uang yang mencurigakan di rekeningnya mencapai Rp 25 miliar. Gayus terindikasi melakukan pidana korupsi, pencucian uang, dan penggelapan senilai Rp 395 juta. Namanya disebut oleh mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji memiliki uang sebesar Rp 25 miliar dalam rekening pribadinya. Hal tersebut sangat mencuri perhatian karena Gayus Tambunan hanyalah seorang PNS golongan III A yang mempunyai gaji berkisar antara 1,6-1,9 juta rupiah saja.

Gayus Tambunan merupakan seorang pegawai dirjen pajak yang didakwa melakukan korupsi dan suap yang sangat mengagetkan rakyat Indonesia. Gayus Tambunan hanya divonis 7 tahun penjara. Vonis tersebut memang sangat jauh lebih ringan 13 tahun dari harapan masyarakat secara umum. Selama proses hukum mulai dari penangkapan Gayus di Singapura sampai dengan kaburnya Gayus ke Bali yang kemudian juga diketahui melancong ke Luar Negeri dengan Pasport atas nama Sony Laksono dan sampai yang terakhir kepemilikan passport Negara Guyana atas nama Yosep Moris dengan foto diri Gayus Tambunan terpampang sangat jelas. Ditambah lagi cerita-cerita heboh dari para pihak yang ikut bertanggungjawab atas sepak terjang Gayus yang melibatkan banyak instansi yang ditengarai terlibat memuluskan petualangan Gayus dalam jaring mafia hukum di Indonesia. Beberapa hal yang meringankan Gayus yaitu pada saat Gayus memberikan keterangan yang jujur dalam hal-hal tertentu sehingga memperlancar jalannya persidangan. Selain itu, Gayus belum pernah dihukum, dan mempunyai anak-anak yang masih kecil yang memerlukan perhatian dan kasih sayang. Relatif masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuan di kemudian hari.

Dalam berkas Gayus dijerat 3 pasal yakni pasal korupsi, pencucian uang, dan penggelapan.Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Komisaris Jenderal Susno Duadji membongkar makelar kasus di intitusinya. Jaksa peneliti, Cyrus Sinaga membeberkan kronologi kasus tersebut.Dia menjelaskan kasus ini awalnya jaksa menerima berkas perkara pada 7 Oktober 2009, setelah diteliti jaksa menyatakan berkas tersebut belum lengkap. Dikarenakan Gayus seorang pegawai negeri dan memiliki dana Rp 25 miliar di Bank Panin. Bahkan jaksa Cyrus Sinaga mengungkapkan alasan mengapa pada awalnya Gayus dijerat tiga pasal tersebut. Menurut Jaksa Cyrus Sinaga, uang Rp 25 miliar milik Andi Kosasih, seorang pengusaha asal Batam. Jaksa menjelaskan antara Gayus dan Andi terjalin perjanjian bisnis. Dan Andi menggunakan jasa pihak kedua untuk melakukan pengadaan tanah.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1), “pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perkonomian Negara”.

  1. ANALISIS KASUS

Kasus korupsi merupakan salah satu musuh terbesar Negara Indonesia. Manipulasi anggaran justru dilakukan oleh para pejabat tinggi Negara. Hukuman bagi koruptor Indonesia saat ini masih sangat ringan dibandingkan dengan Negara-negara lainnya seperti Negara China. Kasus Gayus Tambunan pada tahun 2010 ini sangat mengejutkan masyarakat Indonesia. Hukuman bagi Gayus Tambunan hanya 7 tahun penjara saja, itu menyebabkan pertanyaan yang sangat mendalam bagi masyarakat Indonesia karena seharusnya koruptor dihukum seberat mungkin. Tetapi mengapa Gayus Tambunan diperlakukan istimewa ? Selama proses hukum mulai dari penangkapan Gayus di Singapura sampai dengan kaburnya Gayus ke Bali yang kemudian juga diketahui melancong ke Luar Negeri dengan Pasport atas nama Sony Laksono dan sampai yang terakhir kepemilikan passport Negara Guyana atas nama Yosep Moris dengan foto diri Gayus Tambunan terpampang sangat jelas. Ditambah lagi cerita-cerita heboh dari para pihak yang ikut bertanggungjawab atas sepak terjang Gayus yang melibatkan banyak instansi yang ditengarai terlibat memuluskan petualangan Gayus dalam jaring mafia hukum di Indonesia. Hal ini sangat berkaitan dengan manusia diantara kebebasan dan keterikatan karena seharusnya Gayus Tambunan berada didalam penjara, tetapi Gayus menyuap para penjaga penjara tersebut agar isa berjalan-jalan untuk berlibur. Gayus tambunan sebenarnya sudah menyalahgunakan kebebasan sewenang-wenang karena kebebasan disini disalahgunakan. Sebab, “bebas” sesungguhnya tidak berarti lepas dari segala keterikatan. Kebebasan yang sejati mengandaikan keterikan oleh norma-norma. Norma tidak menghambat adanya kebebasan, tapi justru memungkinkan tingkah laku bebas.

Hakim memutuskan vonis 7 tahun terhadap gayus dengan pertimbangan-pertimbangan semata. Hal ini menyebabkan kejanggalan tersendiri oleh masyarakat karena seharusnya hukuman bagi pidana korupsi harus lebih berat daripada keputusan vonis 7 tahun tersebut. Masalah hakim memutus vonis 7 tahun penjara bagi Gayus Tambunan ini terkait erat dengan kebebasan hakim dalam bertindak dan memutus nasib terdakwa. Disisi lain pemahaman tentang kebebasan hakim didalam menafsirkan hukum adalah jika seorang hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, bebas dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, serta bebas dari segala pengaruh pihak luar yang dapat merubah keyakinannya tentang rasa keadilan yang dimilikinya.

Dalam konteks vonis Gayus, Hakim sebaliknya tidak bisa memperlihatkan dan memanfaatkan “kebebasannya” dalam upaya menegakkan nilai-nilai moral dan keadilan yang berlaku di masyarakat dalam upaya memerangi tindak pidana korupsi yang semakin akut ini. Justru Hakim dalam hal ini menggunakan dan melihat hukum sebatas seperti kacamata kuda. Artinya Hakim tidak peka terhadap realitas yang terjadi di masyarakat, justru hanya terpancang kepada kaidah-kaidah hukum formal berdasarkan pasal-pasal perundang-undangan semata. Itupun di dalam undang-undang tidak ada ketentuan baku yang jelas terhadap delik pidana terhadap jumlah vonis yang harus diberikan kepada seorang Terdakwa. Masih terdapat pasal-pasal yang bisa dimanfaatkan oleh terdakwa korupsi. Jadi tidak hanya 7 tahun. Maka dapat disimpulkan hakim bersangkutan dalam memutus suatu perkara berdasarkan “pesan sponsor” yang telah menyuapnya. Sedangkan bagi pihak yang telah dikalahkan, hakim tersebut cukup menggunakan alasan klasik dan mengatakan, “kalau anda tidak puas dengan putusan kami, silakan anda melakukan upaya hukum” baik banding atau kasasi.

Suburnya praktik mafia peradilan di negeri ini, selalu bersumber dari bentuk penyalahgunaan kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Kalau dilihat adanya prinsip hukum yang mengatakan, Res Judicata Pro Veritate Habetur yang artinya “putusan hakim harus dianggap benar” maka dimana keputusan tersebut dijatuhkan maka itulah yang akan dijalankan oleh terdakwa. Disisi lain, Kebebasan hakim didalam menafsirkan hukum, hakim mempunyai wewenang untuk memutuskan suatu perkara walaupun yang tidak memiliki dasar hukum atau pengaturan hukumnya tidak jelas. Dalam keadaan ini, hakim tidak dapat menolak untuk mengadili perkara tersebut dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur. Karena Sistem hukum di Indonesia menganut aliran rechtsvinding yang menegaskan hakim harus mendasarkan putusannya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 20 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (“AB”) yang menyatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang. Namun demikian, hakim tetap memiliki kebebasan untuk menafsirkan dan berpendapat. Hakim memiliki keterikatan yang bebas (vrije gebondenheid) dalam melaksanakan tugasnya mengadili suatu perkara. Dan sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”) yang berbunyi: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

  1. KESIMPULAN
  • Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk berpikir, berekspresi dan melakukan tindakan yang diinginkannya tetapi masih dalam batas kewajaran dan kodrat manusia.
  • Manusia adalah makhluk sosial. Dimana akan selalu membutuhkan bantuan dari individu lain. Oleh karena itu, manusia yang satu dengan yang lainnya saling terikat dan akan memiliki suatu ketergantungan tersendiri.
  • Hak setiap manusia itu menjadi pembatas dari kebebasan manusia yang lainnya, karena kebebasan seseorang tidak boleh menodai kebebasan orang lain yang nantinya akan meresahkan masyarakat.
  • Kebebasan merupakan hak setiap individu, tetapi tidak boleh melupakan keterikatan antar individu lainnya sehingga kebebasan tidak akan pernah disalahgunakan oleh setiap individu itu sendiri.
This entry was posted in Olahraga. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s