DEMOKRASI DELIBERATIF

  1. Demokrasi deliberatif sangat berkaitan erat dengan demokrasi partisipatori karena dalam sebuah demokrasi pasti akan selalu ada konflik pertikaian didalamnya. Konflik-konflik tersebut harus dipersatukan karena suatu Negara pasti tidak akan mau menjadi Negara yang bebas sebebas-bebasnya. Demokrasi deliberatif itu mengembangkan kekuasaan pada suatu ruang publik. Ruang publik yang dimaksud disini adalah selain penguasa. Ruang public itu bisa menjadi suatu wacana jika kekuasaan yang belum terjadi tetapi sudah menyebar isu kemana-mana dan hal itu dibicarakan oleh seseorang yang bersangkutan dalam waktu yang lama sampai wacana tersebut dilakukan oleh penguasa. Karena kemampuan untuk menguasai komunikasi itu menjadi milik seseorang yang mempunyai sebuah kekuasaan. Jadi wacana dalam demokrasi deliberatif ini merupakan sebuah kebijakan yang belum dilakukan tetapi sudah diinformasikan kepada rakyat. Contohnya saja Jokowi yang akan memindahkan salah satu pasar yang ada di Jakarta karena pasar tersebut dapat mengakibatkan kemacetan. Hal itu belum dilaksanakan oleh jokowi, namun warga pasar setempat atau yang berjualan didalam pasar tersebut terus saja membicarakan hal tersebut. Itulah yang dinamakan dengan wacana. Jadi disini demokrasi deliberatif juga merugikan masayarakat yang menganut teori tersebut. Hal ini dikarenakan demokrasi deliberatif sangat membutuhkan waktu yang lama, demokrasi deliberatif ini bisa menjadi sebuah wacana, namun jika wacana tersebut tidak di leader, maka akan sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu demokrasi deliberatif ini sebenarnya sangat membutuhkan demokrasi partisipatori atau partisipatif. Ciri-ciri dari demokrasi partisipatori adalah demokrasi yang bertindak aktif, maksudnya disini yaitu penguasa dan yang dikuasai tersebut bertindak aktif dalam menjalankan sebuah siasat sehingga tidak aka nada konflik-konflik kecil yang terjadi yang nantinya akan membuat suatu Negara hancur. Selain itu, demokrasi partisipatori juga mempunyai ciri yaitu berpikir kritis, maksudnya yaitu semua yang berada didalam suatu Negara tersebut harus mempunyai pikiran yang kritis sehingga tidak dipengaruhi oleh Negara lain yang ingin menghancurkan suatu pemerintahan yang demokrasi tersebut.

Demokrasi deliberatif dan demokrasi partisipatori menurut saya adalah suatu hal yang sama karena dalam hal ini partisipasi masyarakat dibentuk melalui ruang public yang berupa sebuah forum diskusi untuk membahas suatu masalah bersama. Rakyat boleh untuk mengeluarkan pendapatnya dengan bebas, namun pendapat tersebut harus mempunyai makna yang positif karena setiap pendapat seseorang pasti akan dipertimbangkan, sehingga antara penguasa dan yang dikuasai itu saling berkaitan satu sama lain. Begitu halnya dengan demokrasi partisipatori.

Demokrasi deliberatif dan demokrasi partisipatori merupakan dua teori demokrasi yang berbeda, hal ini dibedakan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu adanya suatu bias perwakilan yang nantinya akan menimbulkan konflik-konflik tersendiri oleh masyarakat. Dari faktor tersebut, demokrasi deliberatif membuat bias perwakilan tersebut untuk menjadi satu kesatuan sehingga tidak ada kekuasaan bebas diantaranya. Sedangkan demokrasi partisipatori, dari faktor tersebut, demokrasi tersebut tidak menyatukan berbagai macam konflik-konflik yang menjadi bias perwakilan tersebut, melainkan penguasa dan yang dikuasai harus bertindak lebih aktif untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut agar suatu Negara yang menekankan demokrasi tersebut tidak hancur. Karena rakyat nya dituntut untuk berpikir kritis. Oleh karena itu demokrasi deliberatif dan demokrasi partisipatori mempunyai keterkaitan hubungan yang sangat erat. Demokrasi deliberatif ini menekankan kepada suatu pengambilan keputusan yang akan bermanfaat bagi rakyatnya sedangkan partisipatif yaitu menekankan pada kreativitas rakyatnya. Penjelasan tersebut didukung oleh seorang filosof jerman yaitu Habermas yang menunjuk kepada bentuk demokrasi deliberatif sebagai alternatif di tengah kompleksitas masyarakat, yang dalam hal ini demokrasi deliberatif memperhatikan soal proses pengambilan keputusan dan penentuan perangkat hukum yang mengikat seluruh warga negara.

Demokrasi deliberatif dan demokrasi partisipatori sebenarnya pada intinya mempunyai suatu proses demokrasi yang sama, yaitu adanya partisipasi. Karena partisipasi adalah syarat utama dari adanya demokrasi yang berdialog. Partisipasi itu muncul ketika seseorang sadar untuk menjadi manusia yang bebas. Bebas dalam hal ini tidak sebebas-bebasnya, melainkan mempunyai batasan-batasan tertentu. Partisipasi didalam demokrasi itu harus ada suatu kesetaraan karena partisipasi dapat diukur dalam demokrasi menggunakan satu orang, satu suara. Dalam menentukan suara, partisipan harus mempunyai pemikiran yang luas sehingga tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Sehingga suara dari partisipan tersebut bisa dipertanggung jawabkan sendiri karena dia yang telah melakukannya sendiri, dalam artian tidak diwakilkan. Hal ini diperkuat dengan sebuah pemikiran Habermas yang mengatakan bahwa dalam bertindak dan berkomunikasi, setiap individu perlu berada pada posisi deliberatif. Posisi deliberatif membuat seseorang melihat tindakan pihak lain, seperti juga tindakan kita, sebagai tindakan yang dituntun oleh norma-norma tertentu. Dengan kata lain, posisi deliberatif menganggap bahwa setiap individu sebagai makhluk yang rasional dapat bertanggungjawab terhadap segala tindakan dan perbuatannya.

Suatu kekuasaan administratif dijadikan sebagai hukum pelaksana program oleh kekuasaan yudikatif karena kekuasaan tersebut dijadikan sebagai pelaksanaan hukum oleh yudikatif. Dalam hal ini yudikatif meliputi MK, MA, dan KY. Kekuasaan yudikatif jika terdapat suatu perbedaan-perbedaan, maka dapat dijadikan sebagai kekuasaan komunikatif karena kekuasaan yudikatif dibatasi oleh kekuasaan komunikatif dan administratif. Kekuasaan komunikatif merupakan sebuah komunikasi atau aspirasi dari warga Negara. Jadi ruang public dalam masyarakat dapat teratasi dengan kekuasaan komunikatif. Kekuasaan komunikatif dan kekuasaan administratif sangat berkaitan satu sama lain karena sebenarnya demokrasi itu berasal dari rakyat atau warga Negara serta dijadikan sebagai hukum dari hasil deliberatif. Kekuasaan administratif ini juga dijadikan sebagai hasil deliberatif dengan program pragmatis. Maksudnya yaitu kekuasaan administratif ini dijadikan sebagai legitimasi yang menghasilkan suatu legalitas yang harus terpisah. Sehingga konflik-konflik yang menyerang suatu Negara dapat dipersatukan melalui partisipasi warga Negara.

This entry was posted in Olahraga. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s