Lirik lagu rayuan pulau kelapa

Tanah airku Indonesia
Negeri elok amat kucinta
Tanah tumpah darahku yang mulia
Yang kupuja sepanjang masa

Tanah airku aman dan makmur
Pulau kelapa yang amat subur
Pulau melati pujaan bangsa
Sejak dulu kala

Reff:
Melambai lambai
Nyiur di pantai
Berbisik bisik
Raja Kelana

Memuja pulau
Nan indah permai
Tanah Airku
Indonesia

Posted in Olahraga | Leave a comment

Lirik lagu MAJU TAK GENTAR

Maju tak gentar
Membela yang benar
Maju tak gentar
Hak kita diserang

Maju serentak
Mengusir penyerang
Maju serentak
Tentu kita kita menang

Reff :
Bergerak bergerak
Serentak menerkam
Menerjang terjang tak gentar

Tak gentar tak gentar
Menyerang menyerang
Majulah majulah menang

Posted in Olahraga | Leave a comment

KETERAMPILAN DALAM KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN

KETERAMPILAN

Seorang pemimpin harus mempunyai keterampilan. Di bawah ini akan diuraikan beberapa keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin pendidikan. Ketrampilan-ketrampilan  tersebut adalah :

  1. Keterampilan dalam memimpin

Pemimpin harus menguasai cara-cara kepemimpinan, memiliki keterampilan memimpin supaya dapat bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik. Untuk hal itu anjtara lain dia harus menguasai bagaimana caranya : menyusun rencana bersama, mengajak anggota berprestasi, memberi bantuan kepada anggota kelompok, memupuk moral kelompok, bersama-sama membuat keputusan, menghindarkan “working on the group and working for the group” dan mengembangkan “working within the group”, membagi dan menyerahkan tanggung jawab, dan sebagainya. Untuk memperoleh keterampilan di atas perlu pengalaman, dan karena itu pemimpin harus benar-benar banyak bergaul, bekerjasama, dan berkomunikasi dengan orang yang dipimpinya. Yang penting jangan hanya tahu, tetapi harus dapat melaksanakannya.

  1. Keterampilan dalam hubungan insani

Hubungan insani adalah hubungan antar manusia. Ada dua macam hubungan yang biasa kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari : (1)  Hubungan fungsional atau hubungan formal, yaitu hubungan karena tugas resmi atau pekerjaan resmi ; (2) Hubungan pribadi atau hubungan informal atau hubungan personil, ialah hubungan yang tidak didasarkan atas tugas resmi atau pekerjaan, tetapi lebih bersifat kekeluargaan. Yang menjadi inti dalam hubungan ini, apakah itu hubungan fungsional atau personal, adalah saling menghargai. Bawahan menghargai atasan dan sebaliknya atasan pun harus menghargai bawahan.

  1. Katerampilan dalam proses kelompok

Maksud utama dari proses kelompok ialah bagaimana meningkatkan partisipasi anggota kelompok setinggi-tingginya sehingga potensi yang dimiliki anggota kelompok itu dapat diefektifkan secara maksimal. Inti dari proses kelompok ialah hubungan insani dan tanggung jawab bersama. Pemimpin harus menjadi penengah, pendamai moderator dan bukan menjadi hakim.

  1. Keterampilan dalam adminiastrasi personil

Administrasi personil mencakup segala usaha untuk menggunakan keahlian dan kesanggupan yang dimiliki oleh petugas-petugas secara efektif dan efisien. Kegiatan dalam administrasi personil ialah : seleksi, pengangkatan, penempatan, penugasan, orientasi, pengawasan, bi,bingan dan pengembangan serta kesejahteraan. Menemukan yang paling penting dari kegiatan di atas ialah kegiatan seleksi dalam memilih orang yang paling sesuai dengan tugas dan pekerjaannya yang berpedoman pada “The right man in the rigth place”.

  1. Keterampilan dalam menilai

Penilaian atau evaluasi ialah suatu usaha untuk mengetahui sampai di mana suatu kegiatan sudah dapat dilaksanakan atau sampai di mana suatu tujuan sudah dicapai. Yang dinilai biasanya ialah : hasil kerja, cara kerja dan orang yang mengerjakannya. Adapun teknik dan prosedur evaluasi ialah : menentukan tujuan panilaian, menetapkan norma/ukuran yang akan dinilai. Mengumpulkan data yang dapat diolah menurut kriteria yang ditentukan, pengolahan data, dan menyimpulkan hasil penilaian. Melalui evaluasi, guru dapat dibantu dalam menilai pekerjaannya sendiri, mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Selain guru, personil lainnya pun perlu dievaluasi seperti petugas (karyawan) tata usaha, petugas BK, dan sebagainya, untuk mengetahui kemajuan/kekurangannya.

PRINSIP-PRINSIP KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN

  1. Prinsip Pengendalian diri

Setiap orang tidak terlepas dari kerja sama dengan orang lain. Dalam halsuasana kerjasama itu diperlukan saling pengertian, saling menghargai, dan saling tenggang rasa. Hal ini akan menumbuhkan sikap dasar untuk menciptakan keselarasan. Keserasian, dan, keseimbangan dalam hubungan kemanusiaan antara yang di pimpin dan yang memimpin, pengendalian ini pada hakikatnya bersumber dari pengenalan diri sendiri. Untuk memahami langkah-langkah penganalisian diri dalamrangka pengenalan diri sendiri, maka perlu pedoman dengan pertaya’an sebagai berikut

1). Apayang terjadi ?

2). Mengapa kelakuan saya demikian ?

3). Bagaimana saya harus memperbaiki hal-hal yang negative dan bagaimana saya harus sifat baik ?

4). Bilamana dan dmana saya harus memperbaiki sifat-sifat negative n menumbuhkan sifat-sifat yang positif ?

Bila kita melatih dirikita dengan langkah langkah  tersebut  maka kita akan dapat mengendalikandiridengankata dan perbuatan

  1. Prinsip Partisipasi

Dalam suatu kepemimpinan pendidikan yang demokratis, masalah partisipasi setiap staf pada setiap usaha lembaga tersebut dipandang sebagai kepentingan yang mutlak harus dibangkitkan. Pemimpin dengan berbagai usaha mencoba membangkitkan Dan memupu subur kesadaran setiap stafnya agar mereka merasa dan rela ikut bertanggung jawab. Dan selanjutnya secara aktif ikut serta memikirkan. Berhasilnya pemimpin dalammenimbulkan minat, kemauan dan kesadaran tanggung jawab.

  1. Prinsip Koperasi

Adanya partisipasi dari staf belumberarti bahwa kerja sama diantara mereka terjalin dengan baik. Partisipasi yang sempit dapat terjadi dalam bentuk spesialisasi tugas-tugas wewenang dan tanggung jawab secara ketat diantara anggota-anggota. Setiap anggotaseolah-olah berdiri sendiri dan berpegang teguh pada tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang pada diri mereka masing-masing.

Kerjasama untuk kepentingan bersama itu hendaknya berlangsung seluas-luasnya, meliputi setiap orang yang ada sangkut pautnya dengan usaha pendidikan dan mengajar disekolah tersebut. Hal ini buah dari ing madyo mangun karso. Jadi, kerja sama itu tidak hanya berlangsung antara orang orang yang berada dalam lembaga atau sekolah tersebut, tetapi kerja sama itu diperluaskan dengan mereka yang berada diluar lembaga, yang ikut berkepentingan untuk menjadikan program pendidikan itu berhasil dengan baik sehingga satu keseluruhan.

  1. Prinsip Hubungan Manusia secara Keseluruhan

Suasana kerja sama demokrasi yang sehat tidak aka nada tanpa adanya rasa persahabatan dan kekeluarga’an yang akrap serta sikap saling hormat menghormati secara wajar di antara seluruh warga sekolah tersebut. Pemimpin harus menjadi sponsor utama bagi terbinanya hubungan-hubungan social, pemimpin tidak berlaku sebagai majikan atau mandor terhadap pegawai atau buruhnya, tetapi ia sejauh mingkin menjadi sahabat terdekat dari semua staf di sekolah. Hubungan kemanusia’an dengan orang diluar sekolah prlu ditingkatkan pula.

  1. Pinsip pendelegasian dan Pemencaran Kekuasa’an dan Tanggung Jawab

Pemimpin pendidikan harus menyadari bahwa kekuasa’an, wewenang, dan tanggung jawab yang ada padanya sebagian harus dilegasikan dan di pencarkan kepada staf yang lain, yang mampu untuk menerima dan melaksanakan pendelegasian dan pemencaran kekuasa’an tersebut. Hal ini dilakukan supaya proses kerja lembaga secara keseluruhan berjalan lancer, efisien dan efektif.

  1. Prinsip kelenturan (fleksibelity) Organisasi dan Tata Kerja

Organisasi dan tata kerja disusun dengan maksud mengatur kegiatan dan hubungan hubungan kerja yang harmonis, efesien dan efektif. Karena itu, hendaknya struktur organisasi dan hubungan serta tata kerja jangan sampai menjadi sesuatu yang tidak kaku, sehingga membawa akibat-akibat negative yang bias menghambat dan pelaksana’an program

Dalam kebutuhan yang lebih luas, hal kelenturan itu hanya terbatas pada struktur organisasi maupun hubungan-hubungan dan tata kerja,tetapi juga bagi individu dan kelompok secara keseluruhan, asalkan dalam batas-batas tidak merugikan kelompok.

  1. Prinsip KKreaifitas

Pertumbuhan dan perkembangan suatu lembaga pendidikan pengajaran, disamping factor material dan fasilitas lainnya, juga tentang pertumbuhan dan perkembangan program dan aktifitas kerja. Aktifitas dan dinamika kerja sebagian besar berada pada besar kecilnya aktifitas setiap personil dan pimpinan didalam sekolah itu. Untuk menyesuaikan hal tersebut maka sekolah harus menjadi lembaga kerja yang kreatif dan dinamis. Setiap setaf diberi kesempatan mengajukan ide-ide.pikiran-pikiran dan konsepsi-konsepsi baru tentang prosedur, tata kerja, dan metode-metode mendidik dan mengajar yang lebih kreatif. Hal ini berarti fungsi tut wuri handayani berperan sangat besar.

PENDEKATAN BARU TENTANG PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN

  1. Kepemimpinan kepala

Mengapa kepemimpinan yang menggunakan kepala diperlukan? Kebijakan konvesional seringkali tidak tepat lagi digunakan untuk saat ini, semakin meningkat tingkat kesulitan, kompleksitas, dan kompetisi dalam bisnis menuntut perspektif atau cara pandang baru. Tanpa kemampuan untuk memikirkan kembali pendekatan konvensional, para pemimpin akan tertinggal.

  1. Kepemimpinan Hati. Pemimpin klasik selalu digambarkan berorientasi pada angka, berkompetisi, berfokus hanya pada tujuan. Pemimpin seperti ini sering gagal melihat kaitan antara orang dan bisnis. Dibutuhkan hati untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan bisnis. Pemimpin harus mampu membangkitkan antusiasme, kepercayaan, keyakinan, dan optimisme di antara orang-orang dalam organisasi mereka. Ini adalah model kepemimpinan berbasis pada hati nurani. Manfaat dari mempertahankan keseimbangan ini, yakni, berkelanjutan, inovasi, dan jaringan kerja.
  2. Kepemimpinan Nyali. Para pemimpin harus mengembangkan keberanian untuk mengambil risiko agar menjadi seorang pemimpin efektif dalam dunia yang ambigu kompleks dewasa ini. Ada banyak cara untuk mengembangkan insting dan intuisi yang memungkinkan para pemimpin untuk mengambil risiko yang dibutuhkan. Beberapa pemimpin organisasi adalah ingin berada dalam zona nyaman dan penghindar risiko. Ketika mengambil keputusan dalam dunia yang kompleks, para pemimpin harus menyeimbangkan risiko jangka pendek dengan hasil jangka panjang serta menentukan berapa banyak tekanan yang dapat mereka terima dari orang-orang yang harus memikul pengorbanan jangka pendek. Sebagian besar keterampilan kepemimpinan, eksekusi lebih rumit dibandingkan pendekatan-pendekatan lain untuk menyelesaikan tugas seorang pemimpin. Karena itulah diperlukan nyali untuk mengeksekusi terobosan-terobosan yang akan dilakukan.
Posted in Olahraga | Leave a comment

MOU (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

  1. PENGERTIAN

Secara harfiah MOU dapat dikatakan sebagai Nota kesepakatan atau memorandum saling pengertian, tetapi secara hukum Memorandum of Understanding adalah “Nota Kesepahaman yang dibuat antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya, baik dalam suatu negara maupun antarnegara untuk melakukan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan dan jangka waktu tertentu”. Dasar hukum adanya memorandum of understanding adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Intenasional. Dalam Pasal 1 huruf a UU tersebut disebutkan pengertian perjanjian internasional, yaitu : “Perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”. Tujuan dibuatnya MOU adalah sebagai berikut : (1) Untuk menghindari kesulitan pembatalan suatu agreement, (2) MOU berlaku sementara, dan (3) masih adanya keragu-raguan dari para pihak.

Memorandum Saling Pengertian (Memorandum of Understanding) merupakan salah satu model dokumen yang memiliki sifat khas/typical. Terdapat praktek negara, khususnya pada negara-negara common law system, yang berpandangan bahwa MOU adalah non-legally binding dan perlu dibedakan dengan Treaties. Namun praktek negara-negara lain termasuk Indonesia menekankan prinsip bahwa setiap persetujuan yang dibuat antara negara (termasuk MOU) memiliki daya mengikat seperti Treaties. Para ahli berpendapat bahwa istilah MOU digunakan dengan alasan politis yaitu ingin sedapat mungkin menghindari penggunaan Agreement yang dinilai lebih formal dan mengikat. Adanya pengertian MOU yang non-legally binding dalam praktek beberapa negara akan menimbulkan suatu situasi bahwa satu pihak menilai dokumen tersebut sebagai perjanjian internasional yang mengikat namun pihak yang lain menganggap dokumen itu hanya memuat komitmen politik dan moral.

Pada tataran praktis, pengertian non-legally binding itu sendiri masih belum memberikan klarifikasi yang berarti. Secara umum pengertian ini selalu diartikan bahwa salah satu pihak tidak dapat meng-enforce isi MOU melalui jalur peradilan internasional atau jalur kekuatan memaksa yang lazim dilakukan terhadap perjanjian internasional. Dari sisi hukum nasional, khususnya pada negara-negara common law, pengertian non-legally binding memiliki implikasi bahwa dokumen ini tidak dapat dijadikan alat pembuktian serta di-enforce oleh pengadilan. Dalam praktek diplomasi Indonesiasaat ini, sebenarnya belum ada kecenderungan untuk mengarahkan penyelesaian sengketa atas suatu perjanjian internasional melalui pengadilan internasional. Dengan demikian, pengertian non-legally binding belum menjadi suatu hal yang berarti bagi Indonesia.

Istilah MOU sendiri ternyata telah sering digunakan sebagai bentuk yang lebih informal dari ”kontrak” atau ”perjanjian” dalam hubungan perdata nasional. Dalam rangka menarik dan memberikan jaminan politik terhadap investor asing, Pemerintah Daerah juga sudah mulai menggunakan format MOU untuk merefleksikan jaminan Pemerintah Daerah terhadap niat investor asing untuk melakukan investasi di daerah itu. Karena status hukum MOU semacam ini masih menjadi perdebatan. Perlu pula dicermati bahwa MOU sudah menjadi instrumen yang digunakan dalam hubungan kerjasama antar wilayah dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia. Pengertian MOU oleh otonomi daerah merupakan dokumen awal yang tidak mengikat yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk “Perjanjian Kerjasama” yang bersifat mengikat.

Ciri-ciri MOU sebagai berikut : (1) Isinya ringkas, bahkan sering sekali satu halaman saja, (2) Berisikan hal yang pokok saja, (3) Bersifat pendahuluan saja, yang akan diikuti oleh perjanjian lain yang lebih rinci, (4) Mempunyai jangka waktu terbatas, (5) Biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan, dan (6) Biasanya tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian yang lebih detail setelah penandatanganan MOU, karena secara reasonable barangkali kedua belah pihak punya rintangan untuk membuat dan menandatangani perjanjian yang detail tersebut.

Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan unsur-unsur yang terkandung dalam MOU, yaitu :

  1. Merupakan perjanjian pendahuluan.
  2. Muatan materi merupakan hal-hal yang pokok.
  3. Muatan materi dituangkan dalam kontrak/perjanjian.
  1. KEUNTUNGAN MOU

Dalam hukum publik internasional, suatu MOU sering digunakan. MOU memiliki banyak keuntungan praktis bila dibandingkan dengan perjanjian (treaty). Ketika berhadapan dengan isu-isu sensitiv atau pribadi, suatu MOU dapat dibuat secara rahasia, sementara suatu perjanjian tidak. Suatu MOU juga dapat diberlakukan dalam suatu cara lebih tepat-waktu daripada suatu perjanjian, karena MOU tak memerlukan ratifikasi atau pengesahan atas keabsahannya secara hukum. Selain itu, suatu MOU dapat diubah atau dimodifikasi tanpa negosiasi berkepanjangan. Ini khususnya sangat berguna, kecuali dalam situasi multilateral. Dalam fakta, kebanyakan persetujuan internasional dan persetujuan penerbangan transnasional adalah suatu jenis MOU.

Satu keuntungan dari MOU atas instrumen lebih resmi adalah bahwa, karena kewajibannya dibawah hukum internasional dapat dihindari, mereka dapat diberlakukan di kebanyakan negara tanpa memerlukan perkenaan secara parlementer. Karenanya, berbagai MOU sering digunakan untuk mengubah dan menyesuaikan perjanjian-perjanjian yang ada, dalam kasus mana MOU memiliki status perjanjian faktual. Keputusan mengenai retifikasi, bagaimanapun, adalah ditentukan hukum internal para pihak dan bergantung kepada suatu peringkat besar pada subjek disetujui. Berbagai MOU yang dibuat secara rahasia (yaitu tak terdaftar dengan PBB) tak bisa ditegakkan dihadapan organ PBB, dan dapat disimpulkan bahwa tak ada kewajiban dibawah hukum internasional telah diciptakan. Meskipun MOU di bidang multilateral jarang terlihat, persetujuan penerbangan transnasional sebenarnya adalah MOU.

  1. CONTOH MOU

MOU antara Indonesia dan Malaysia tentang penempatan tenaga kerja Indonesia di Malaysia, 10 Mei 2004, bahwasanya urusan warga Negara Indonesia yang memilih kerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia tidak pernah berhenti menjadi perhatian masyarakat. Namun yang menjadi masalahnya yaitu terdapat beberapa TKI yang terlantar hingga dihukum pancung selama beberapa tahun terakhir ini seolah malah semakin banyak bertambah. Dengan melihat para TKI Indonesia yang terlantar seperti itu, maka Indonesia menutup pengiriman TKI dan tidak akan kita buka kecuali beberapa syarat terpenuhi, syarat-syaratnya yaitu :

  1. Nota kesepahaman (MOU).
  2. Persyaratan boleh mengangkat TKI: misalnya jumlah keluarga, kelakuan baik, dan gaji minimum. Rata-rata majikan tidak memberi gaji sesuai kewajiban karena mereka sebenarnya tidak mampu. Dan oleh Negara Malaysia yang paling banyak. Oleh karena itu MOU antara Indonesia dan Malaysia tentang penempatan tenaga kerja Indonesia di Malaysia diberlakukan pada tanggal 10 Mei 2004.

Contoh kedua adalah MOU yang dikeluarkan antara presiden Amerika Serikat dan Kuba, MOU yang dikeluarkan ini berisi tentang pembaharuan persetujuan mengenai Pakta Misil Anti Balistik. Persetujuan antara kepulauan Cayman dengan Kuba yang menetapkan bahwa pihak petugas keimigrasian kepulauan Cayman harus memberikan para pengungsi dari Kuba dua pilihan yaitu dikembalikan ke Negara mereka atau tidak diberikan bantuan sama sekali. MOU antara Amerika Serikat dan Kuba ini bertujuan untuk mengkriminalisasikan pembajakan pesawat dikedua Negara. MOU ini terjadi pada tanggal 03 Februari 1973.

Contoh-contoh lainnya adalah Memorandum of Understanding on the Establishing the ASEAN-China Centre between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People’s Republic of China. Tujuannya yaitu untuk Pembentukan Sekretariat ASEAN-China Centre. Dan Negara yang mengikuti Memorandum of Understanding adalah Brunei, Kamboja, Laos, Mlaysia, Myanmar. Thailand, Vietnam, China.

  1. ANATOMI MOU

Anatomi MOU menurut praktik yang selama ini berlaku yaitu :

  1. Judul MOU

Judul MOU harus singkat dan padat. Judul mencerminkan keinginan para pihak.
Contoh :

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN

THE COORDINATING MINISTRY OF PEOPLE WELFARE
AND AMERICARES FOUNDATION

  1. Para Pihak

Para pihak merupakan orang atau badan hukum yang membuat dan menandatangani MOU.

Contoh:

“The Ministry of ………… (hereinafter referred to as “Ministry”) and ……… Foundation, a non-profit organization located at 88 Hamilton Avenue, Stamford Connecticut 06902 – USA (hereinafter referred to as “………”), collectively hereinafter referred to as “the Parties”.”

  1. Recital
    Recital atau latar belakang dari pembuatan MOU ini adalah penjelasan resmi atau latar belakang atas suatu keadaan dalam suatu perjanjian untuk menjelaskan mengapa terjadinya perjanjian atau MOU. Biasanya dimulai dengan frase-frase dibawah ini :

Recognizing ………………………..

Taking into account……….………..

Considering…………………………

Superseding…………………………(jika perpanjangan)

Kemudian diakhiri dengan pernyataan ketundukan terhadap hukum dan perundangan-undangan yang berlaku mengenai kerjasama teknik luar negeri, sebagai berikut :

“Pursuant to the prevailing laws and regulation in Indonesia as well as procedures and policies of the Government of Indonesia concerning international technical cooperation.

  1. Definisi (optional)

Definisi adalah rumusan istilah-istilah yang dicantumkan dalam kontrak. Pemberian definisi bersifat optional dengan tujuan sebagai berikut :

  1. untuk memperjelas dan memperoleh kesepakatan mengenai istilah kunci yang digunakan dalam kontrak tersebut sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dari para pihak yang membuat kontrak.
  2. istilah-istilah yang didefinisikan akan digunakan pada pasal-pasal berikutnya sehingga dapat mempersingkat dalam merumuskan istilah pada pasal-pasal berikutnya (cukup menggunakan istilah itu tanpa perlu menjelaskan lagi) mengingat istilah yang digunakan telah didefinisikan pada pasal definisi.
  3. Tujuan

Disesuaikan dengan keinginan para pihak dalam MOU dan selaras dengan tujuan pemerintah Indonesia.

  1. Substansi MOU atau Hak dan Kewajiban

Umumnya substansi MOU merupakan kehendak dan keinginan para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, substansi kontrak diharapkan dapat mencakup keinginan-keinginan para pihak secara lengkap, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban atau kontribusi-kontribusi para pihak. Untuk kewajiban pemerintah dalam melaksanakan MOU ada beberapa klausul yang sepertinya sudah baku, klausul tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Assist in arranging the provision of tax free facilities and customs clearance support from the Government of Indonesia.
  2. Assistance in arranging permits to enter and leave the country, and the work and stay permits for the approved ……….. expatriate staffs and experts.
  3. Actively participating in the planning, supervision and evaluation of programs and projects, and providing assistance in the event of any disputes, misunderstanding, or misinterpretation between ………… and Central Government or Local Governments.
  4. Hak Cipta (Optional)

Belum ada rumusan baku mengenai klausul Hak Cipta dalam MOU.

  1. Limitation of Personnel
  2. Respect and comply with the Laws and Regulations, and Policies of the Government of the Republic of Indonesia.
  3. Respect from the sovereignty and integrity of the Unitary States of the Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements.
  4. Refrain from involvement in any intelligence activities/clandestine activities.
  5. Refrain from conducting any activities that are not within the Regulations of Indonesia other than those provisions by the Parties.
  6. Respect the customs, traditions, culture and religions of the local community.
  7. Refrain from conducting any religious proselytizing.
  8. Refrain from raising any funds from private individuals or organizations in Indonesia to support its programmes and ectivities.

Rumusan ketujuh butir diatas merupakan kesepakatan baku dari instansi/departemen pemerintah yang selama ini terlibat dalam perumusan MOU.

  1. Settlement of Dispute

MOU yang selama ini dibuat selalu mengarahkan penyelesaian sengketa diselesaikan dengan jalan musyawarah. Kalimat baku dalam MOU adalah sebagai berikut :

“Any differences arising out of the interpretation and/or application of this MOU shall be settled amicably through consultations and/or negotiations between the Parties.”

Hal ini sejalan dengan banyak perjanjian internasional yang menyarankan mekanisme penyelesaian sengketa dengan jalan musyawarah. Namun, bagaimana jika tidak tercapai kesepakatan atau sengketa tetap berjalan? INGO memiliki posisi yang lemah karena pemerintah Indonesia dapat secara sepihak menghentikan (termination) MOU. Banyak dari INGO yang bekerjasama dengan pemerintah Indonesia bukanlah organisasi internasional yang merupakan subyek hukum internasional. Mereka tidak bisa mengajukan gugatan di hadapan International Court of Justice (ICJ).

  1. Amandemen
    “This Memorandum of Understanding can be reviewed or amended at any time by mutual written consent of the Parties. Such revision or amendment shall enter into force on such date as will be determined by the Parties, and shall form an integral part of this MOU.”
  2. Jangka Waktu Perjanjian

Umumnya jangka waktu MOU tergantung kesepakatan para pihak. Namun demi kepentingan praktis, jangka waktu MOU biasanya ditentukan untuk perjanjian awal selama tiga tahun dimulai pada saat penandatanganan MOU. Kemudian dapat diperpanjang untuk lima tahun berikutnya.

Contoh : Entry Into Force, Duration and Termination

  • This Memorandum of Understanding shall come into force on the date of its signing.
  • This Memorandum of Understanding shall be valid for period of 3 (three) years and maybe renewed by the consent of the Parties.
  • Each parties may terminate this Memorandum of Understanding at any time by giving written notification 6 (six) months in advance.
  • The termination of this Memorandum of Understanding shall not effect the validity and duration of any going program and project might under this Memorandum of Understanding until the completion of such program and program project unless the parties determine otherwise.
  1. Penutup

Bagian penutup merupakan bagian akhir dari MOU. Contoh bagian penutup dair MOU, sebagai berikut :

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed the Memorandum of Understanding.

DONE in Jakarta, on ___________________2007 in 2 (two) originals, in English and Indonesian, both texts being equally authentic.

  1. Tanda Tangan

Bagian tanda tangan berisikan nama yang dtuliskan secara khas dengan tangan para pihak. Para pihak menandatangani pada tempat yang telah disediakan.

Posted in Olahraga | Leave a comment

MENJADI MANUSIA : KEBEBASAN DAN KETERIKATAN

MENJADI MANUSIA : KEBEBASAN DAN KETERIKATAN

“MENJADI MANUSIA YANG BEBAS DAN TERIKAT”

  1. KEBEBASAN

Setiap manusia ingin hidup tanpa mendapat tekanan dari pihak lain. Setiap manusia menginginkan kebebasan dalam hidupnya. Kebebasan dalam berpikir, berekspresi maupun dalam melakukan kegiatannya, yaitu kegiatan yang disadari, disengaja maupun yang dilakukan demi suatu tujuan yang selanjutnya disebut tindakan. Asal masih dalam batas kewajaran dan sesuai dengan syariat. Setiap perbuatan apalagi yang di dasari akan kebebasan tentunya mengundang akibat baik itu yang menguntungkan maupun yang merugikan. Adanya akibat ini maka seorang manusia mempunyai tanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Di antara masalah yang menjadi bahan perdebatan dari sejak dahulu hingga sekarang adalah masalah kebebasan atau kemerdekaan menyalurkan kehendak dan kemauan.

Dalam Filsafat pengertian Kebebasan adalah Kemampuan Manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Kebebasan lebih bermakna positif dan ia ada sebagai konsekuensi dari adanya potensi manusia untuk dapat berpikir dan berkehendak. Sudah menjadi kodrat manusia untuk menjadi makhluk yang memiliki kebebasna, bebas untuk berpikir, berkehendak dan berbuat. Para ahli teologiter membagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan merdeka untuk melakukan perbuatannya menurut kemauannya sendiri. Kedua kelompok yang berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kebebasan untuk melaksanakan perbuatannya. Mereka dibatasi dan ditentukan oleh Tuhan. Diibaratkan sebagai wayang yang mengikuti sepenuhnya oleh kehendak dalang.

Di zaman orde baru, perdebatan masalah kebebasan dan keterpaksaan tersebut muncul kembali. Sebagian ahli filsafat seperti Spinoza, Hucs dan Malebrache berpendapat bahwa manusia melakukan suatu karena terpaksa. Sementara sebagian ahli filsafat lainnya berpendapat bahwa manusia meliliki kebebasan untuk menetapkan perbuatannya. Kebebasan bagi individu berarti bahwa dia bebas untuk berbuat sesuai dengan keputusan dan rencananya. Seseorang disebut bebas apabila : (1) dapat menentukan sendiri tujuan-tujuannya dan apa yang dilakukannya. (2) dapat memilih antara kemungkinan-kemungkinan yang tersedia baginya, dan (3) tidak dipaksa atau terikat untuk membuat sesuatu yang tidak akan dipilihnya sendiri ataupun dicegah dari berbuat apa yang dipilihnya sendiri. Oleh kehendak orang lain, Negara ataupun kekuasaan apapun. Selain itu kebebasan meliputi segala macam kegiatan manusia, yaitu kegiatan yang disadari, disengaja dan dilakukan demi suatu tujuan yang selanjutnya disebut tindakan. Namun bersamaan dengan itu manusia juga memiliki keterbatasan atau dipaksa menerimanya apa adanya. Misalnya keterbatasan dalam menentukan jenis kelaminnya, keterbatasan kesukuan kita, keterbatasan asal keturunan kita, bentuk tubuh kita, dan sebagainya. Namun keterbatasan yang demikian itu sifatnya  fisik, dan tidak membatasi kebebasan yang sifatnya rohaniah. Dengan demikian keterbatasan-keterbatasan tersebut tidak mengurangi kebebasan kita.

Dilihat dari sifatnya, kebebasan dapat dibagi menjadi tiga. Diantaranya yaitu :

  1. Kebebasan jasmaniah.

Kebebasan jasmaniah merupakan kebebasan dalam mengerakkan dan mempergunakan anggota badan yang dimiliki.

  1. Kebebasan kehendak (rohaniah).

Kebebasan kehendak (rohaniah) merupakan kebebasan untuk menghendaki sesuatu. Jangkauan kebebasan kehendak adalah sejauh jangkauan kemungkinan untuk berfikir, karena manusia dapat memikirkan apa saja dan dapat menghendaki apa saja.

  1. Kebebasan moral.

Dalam arti luas berarti tidak adanya macam-macam ancaman, tekanan, larangan dan tidak sampai berupa paksaan fisik. Dan dalam arti sempit berarti tidak adanya kewajiban, yaitu kebebasan berbuat apabila terdapat kemungkinan-kemungkinan untuk bertindak. Manusia bebas berarti manusia yang dapat menentukan sendiri tindakannya.

Dalam perspektif etika, kebebasan juga bisa dibagi antara kebebasan sosial-politik dan kebebasan individual. Subyek kebebasan sosial-politik yaitu, yang disebut bebas di sini adalah suatu bangsa atau rakyat. Kebebasan sosial-politik sebagian besarnya merupakan produk perkembangan sejarah, atau persisnya produk perjuangan sepanjang sejarah. Berbeda dengan kebebasan sosial-politik, subyek kebebasan individual adalah manusia perorangan. Dari sudut pandang perorangan, juga terdapat beberapa arti ”kebebasan” yang bisa dipaparkan di sini. Sebagai contoh, terkadang kebebasan diartikan dengan.

  1. Kesewenang-wenangan

Orang disebut bebas bila ia dapat berbuat atau tidak berbuat sesuka hatinya. Di sini “bebas” dimengerti sebagai terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan. Dapat dikatakan bertindak semau gue itulah kebebasan. Kebebasan dalam arti kesewenang-wenangan sebenarnya tidak pantas disebut “kebebasan”. Di sini kata “bebas” disalahgunakan. Sebab, “bebas” sesungguhnya tidak berarti lepas dari segala keterikatan. Kebebasan yang sejati mengandaikan keterikan oleh norma-norma. Norma tidak menghambat adanya kebebasan, tapi justru memungkinkan tingkah laku bebas.

  1. Kebebasan Fisik

Yakni, ”bebas” diartikan dengan tidak adanya paksaan atau rintangan dari luar. Ini merupakan pengertian yang dangkal, karena bisa jadi secara fisik seseorang dipenjara, tetapi jiwanya bebas merdeka. Sebaliknya, ada orang yang secara fisik bebas, tetapi jiwanya tidak bebas, jiwanya diperbudak oleh hawa nafsunya, dan lain-lain.

  1. Kebebasan Yuridis

Kebebasan ini berkaitan dengan hukum dan harus dijamin oleh hukum. Kebebasan yuridis merupakan sebuah aspek dari hak-hak manusia. Sebagaimana tercantum pada Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM), yang dideklarasikan oleh PBB tahun 1948. Kebebasan dalam artian ini adalah syarat-syarat fisis dan sosial yang perlu dipenuhi agar kita dapat menjalankan kebebasan kita secara konkret. Kebebasan yuridis menandai situasi kita sebagai manusia. Kebebasan ini mengandalkan peran negara, yang membuat undang-undang yang cocok untuk keadaan konkret.

  • Kebebasan yang didasarkan pada hukum kodrat, sama dengan hak asasi manusia seperti dirumuskan dalam deklrasi universal. Manusia bebas bekerja, memilih profesinya dan mempunyai milik sendiri, menikah, dan banyak hal lain lagi. Terdapat pula kebebasan beragama dan hati nurani.
  • Kebebasan yang didasarkan pada hukum positif, diciptakan oleh negara melalui penjabaran dan perincian kebebasan yang didasarkan pada hukum kodrat.
  1. Kebebasan Psikologis

Adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk mengembangkan serta mengarahkan hidupnya. Kemampuan ini menyangkut kehendak, bahkan ciri khas. Kebebasan ini berkaitan erat dengan kenyataan bahwa manusia adalah makhluk berasio. Jika manusia bertindak bebas, itu berarti ia tahu apa yang diperbuatnya dan apa sebab diperbuatnya.

  1. Kebebasan Moral

Kebebasan moral mengandaikan kebebasan psikologis, sehingga tanpa kebebasan psikologis tidak mungkin terdapat kebebasan moral. Namun, kebebasan psikologis tidak berarti otomatis menjamin adanya kebebasan moral. Cara yang paling jelas untuk membedakan kebebasan psikologis dengan kebebasan moral adalah bahwa kebebasan psikologis berarti bebas begitu saja (free), sedangkan kebebasan moral berarti suka rela (voluntary) atau tidak terpaksa secara moral, walaupun ketika mengambil keputusan itu seseorang melakukan secara sadar dan penuh pertimbangan (kebebasan psikologis).

  1. Kebebasan Eksistensial

Kebebasan yang menyeluruh yang menyangkut seluruh pribadi manusia dan tidak terbatas pada salah satu aspek saja. Kebebasan ekstensial adalah kebebasan tertinggi. Kebebasan ekstensial adalah konteks etis. Kebebasan ini terutama merupakan suatu ideal atau cita-cita yang bisa memberi arah dan makna kepada kehidupan manusia.

Kebebasan mempunyai beberapa batas-batasan. Batasan ini ada agar dapat mengendalikan pemikiran kita mengenai kebebasan itu :

  • Faktor-faktor dari dalam

Kebebasan pertama-tama dibatasi oleh faktor-faktor dari dalam, baik fisik maupun psikis.

  • Lingkungan

Kebabasan yang dibatasai oleh lingkungan, baik ilmiah maupun sosial. Lingkungan ini sangat menentukan pandangan kita mengenai kebebasan. Karena di setiap lingkungan yang berbeda maka mereka mempunya pandangan yang berbeda pula.

  • Orang Lain

Dalam budaya Barat, undang-undanglah yang menentukan batasan kebebasan dan undang-undang ini hanya menyoroti masalah sosial yang ada. Artinya, undang-undang mengatakan bahwa kebebasan seorang tidak boleh menodai kebebasan orang lain dan membahayakan kepentingan mereka. Setiap manusia memiliki kebebasannya masing-masing dan hal tersebut menjadi pembatas bagi kebebasan menusia yang lainnya. Hak setiap manusia atas kebebasan yang sama.

Sejalan dengan ketentuan peraluran perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi. Ayat dua (2) dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban. serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

  1. KETERIKATAN

Dalam perspektif sosiologi manusia adalah makhluk sosial yang sejak lahir hingga matinya tidak pernah lepas dari manusia lainnya. Bahkan, pola hidup bersama yang saling membutuhkan dan saling ketergantungan menjadi hal yang dinafikkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dari pengertian ini dapat dimengerti bahwa manusia memang terikat dengan manusia lainnya. Kemudian pandangan paham kolektivisme individu dipandang sekedar sebagai sarana bagi masyarakat. Maka konsekuensinya segala aspek dalam realisasi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara paham kolektivitas medasarkan kepada sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Dengan demikian manusia sebagai makhluk sosial tentunya antara yang satu dengan yang lainnya saling tergantung atau terikat.

Dalam perspektif islam manusia merupakan makhluk yang Terbatas. Manusia memiliki kebebasan dalam mewujudkan diri (self realization), baik sebagai satu diri (individu) maupun sebagai makhluk sosial, terrnyata tidak dapat melepaskan diri dari berbagai keterikatan yang membatasinya. Keterikatan atau keterbatasan itu merupakan hakikat manusia yang melekat dan dibawa sejak manusia diciptakan Allah SWT. Keterbatasan itu berbentuk tuntutan memikul tanggung jawab yang lebih berat dari pada makhluk-makhluk lainnya. Tanggung jawab yang paling asasi sudah dipikulkan ke pundak manusia pada saat berada dalam proses penciptaan setiap anak cucu Adam berupa janji atau kesaksian akan menjalani hidup di dalam fitrah beragama tauhid. Dalam Q.S. Al-A’raf ayat 172 “Dan ingat lah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian jiwa mereka, “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul Engkau Tuhan kami dan kami bersaksi.”

Kesaksian tersebut merupakan sumpah yang mengikat atau membatasi manusia sebagai individu bahwa didalam kehidupannya tidak akan menyembah selain Allah SWT. Bersaksi akan menjadi manusia yang bertaqwa pada Allah SWT. Manusia tidak bebas menyembah sesuatu selain Allah SWT, yang sebagai perbuatan syirik dan kufur hanya akan mengantarkannya menjadi makhluk yang terkutuk dan dimurkaiNya. Salah satu aliran filsafat eksistensialisme yang pandangannya berpusat pada manusia sebagai individu, Dalam studi sekolahan filsafat, eksistensialisme paling dikenal melalui kehadiran Jean-Paul Sartre, yang terkenal dengan diktumnya “human is condemned to be free” atau manusia dikutuk untuk bebas. Artinya, dengan adanya kebebasan maka manusia itu dapat bertindak. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Sehingga jika dipandang dari segi eksistensialis dengan kebebasan adalah satu-satunya universalitas manusia, maka kebebasan individu dibatasi oleh kebebasan individu lainnya. Merdeka merupakan rasa bebas dimana kita tidak terikat oleh sesuatu, tetapi sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Dengan demikian, terdapat dua hal yang bertentangan pada pernyataan tersebut yaitu ‘rasa bebas’ dan ‘sesuai dengan tuntutan kodrat manusia’ yang berarti ada ikatan. Kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya memang berlangsung dalam keterikatan. Artinya, bebas berbuat sepanjang tidak bertentangan dengan tuntutan kodrat manusia. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa merdeka tidak sama dengan berbuat bebas tanpa ikatan.

Perbuatan bebas tanpa memperhatikan petunjuk kata hati, sebenarnya hanya merupakan kebebasan semu. Sebab, hanya kelihatannya bebas, tetapi sebenarnya justru tidak bebas, karena perbuatan seperti itu segera disusul dengan sanksi-sanksinya. Di sini terlihat bahwa kemerdekaan berkaitan erat dengan kata hati dan moral. Seseorang mengalami rasa merdeka apabila segenap perbuatannya (moralnya) sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kata hatinya yaitu kata hati yang sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Implikasi pedagogisnya adalah sama dengan pendidikan moral yaitu mengusahakan agar peserta didik dibiasakan menginternalisasikan nilai-nilai, aturan-aturan ke dalam dirinya, sehingga dirasakan sebagai miliknya. Dengan demikian aturan-aturan itu tidak  lagi dirasakan sebagai sesuatu yang merintangi gerak hidupnya.

Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Jika seseorang mempunyai hak untuk menuntut sesuatu, tentu ada pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Selanjutnya kewajiban ada karena ada pihak lain yang harus dipenuhi haknya. Pada dasarnya, hak itu adalah sesuatu yang kosong. Artinya, meskipun hak tentang sesuatu itu ada, belum tentu seseorang mengetahui (misalnya hak memperoleh perlindungan hukum). Walaupun sudah diketahui, belum tentu orang mau mempergunakannya. Hak sering diasosiasikan dengan sesuatu yang menyenangkan, sedangkan kewajiban dipandang sebagai beban. Sebenarnya kewajiban bukan beban, melainkan suatu keniscayaan (Drijarkara, 1978:24-27). Artinya, selama seseorang menyebut dirinya manusia, kewajiban itu menjadi keniscayaan baginya. Jika menolak, itu artinya ia mengingkari kemanusiaannya. Akan tetapi, apabila kewajiban itu dilaksanakan, hal tersebut tentu saja merupakan suatu keluhuran. Adanya keluhuran dari melaksanakan kewajiban itu menjadi lebih jelas lagi apabila dipertentangkan dengan situasi yang sebaliknya, yaitu mengingkari janji, melalaikan tugas, mengambil hak orang lain, dsb. Implementasi dari perbuatan ini adalah orang akan merasa dikhianati, kecewa, dan akhirnya tumbuh sikap tidak percaya.

Kewajiban bukanlah suatu ikatan, melainkan suatu keniscayaan. Sebagai suatu keniscayaan berarti apa yang diwajibkan menusia menjadi tidak merdeka. Mau atau tidak harus menerima. Namun, terhadap keniscayaan itu sendiri manusia bisa taat dan bisa juga melanggar. Ia boleh memilih dengan konsekuensi jika taat, akan meningkat martabatnya sebagai manusia, dan jika melanggar akan merosot martabatnya sebagai manusia. Berarti realisasi hak dan kewajiban ini sifatnya relatif, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban bertalian erat dengan soal keadilan. Dalam hubungan ini dapat dikatakan bahwa keadilan terwujud bila hak sejalan dengan kewajiban. Karena pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban dibatasi oleh situasi dan kondisi, hak asasi manusia harus diartikan sebagai cita-cita, aspirasi, atau harapan yang berfungsi untuk memberi arah pada segenap usaha untuk menciptakan keadilan.

  1. CONTOH KASUS

Kasus yang terkait dengan masalah menjadi manusia yang bebas dan terikat yaitu kasus mengenai vonis Gayus Tambunan (Seri Mafia Pajak). Posisi yang sangat strategis, sehingga ia dituduh bermain sebagai makelar kasus (markus). Kasus pun berlanjut karena di duga banyak pejabat tinggi Polri yang terlibat dalam kasus Gayus. Gayus dijadikan tersangka oleh Polri pada November 2009 terkait kepemilikan uang yang mencurigakan di rekeningnya mencapai Rp 25 miliar. Gayus terindikasi melakukan pidana korupsi, pencucian uang, dan penggelapan senilai Rp 395 juta. Namanya disebut oleh mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji memiliki uang sebesar Rp 25 miliar dalam rekening pribadinya. Hal tersebut sangat mencuri perhatian karena Gayus Tambunan hanyalah seorang PNS golongan III A yang mempunyai gaji berkisar antara 1,6-1,9 juta rupiah saja.

Gayus Tambunan merupakan seorang pegawai dirjen pajak yang didakwa melakukan korupsi dan suap yang sangat mengagetkan rakyat Indonesia. Gayus Tambunan hanya divonis 7 tahun penjara. Vonis tersebut memang sangat jauh lebih ringan 13 tahun dari harapan masyarakat secara umum. Selama proses hukum mulai dari penangkapan Gayus di Singapura sampai dengan kaburnya Gayus ke Bali yang kemudian juga diketahui melancong ke Luar Negeri dengan Pasport atas nama Sony Laksono dan sampai yang terakhir kepemilikan passport Negara Guyana atas nama Yosep Moris dengan foto diri Gayus Tambunan terpampang sangat jelas. Ditambah lagi cerita-cerita heboh dari para pihak yang ikut bertanggungjawab atas sepak terjang Gayus yang melibatkan banyak instansi yang ditengarai terlibat memuluskan petualangan Gayus dalam jaring mafia hukum di Indonesia. Beberapa hal yang meringankan Gayus yaitu pada saat Gayus memberikan keterangan yang jujur dalam hal-hal tertentu sehingga memperlancar jalannya persidangan. Selain itu, Gayus belum pernah dihukum, dan mempunyai anak-anak yang masih kecil yang memerlukan perhatian dan kasih sayang. Relatif masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuan di kemudian hari.

Dalam berkas Gayus dijerat 3 pasal yakni pasal korupsi, pencucian uang, dan penggelapan.Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Komisaris Jenderal Susno Duadji membongkar makelar kasus di intitusinya. Jaksa peneliti, Cyrus Sinaga membeberkan kronologi kasus tersebut.Dia menjelaskan kasus ini awalnya jaksa menerima berkas perkara pada 7 Oktober 2009, setelah diteliti jaksa menyatakan berkas tersebut belum lengkap. Dikarenakan Gayus seorang pegawai negeri dan memiliki dana Rp 25 miliar di Bank Panin. Bahkan jaksa Cyrus Sinaga mengungkapkan alasan mengapa pada awalnya Gayus dijerat tiga pasal tersebut. Menurut Jaksa Cyrus Sinaga, uang Rp 25 miliar milik Andi Kosasih, seorang pengusaha asal Batam. Jaksa menjelaskan antara Gayus dan Andi terjalin perjanjian bisnis. Dan Andi menggunakan jasa pihak kedua untuk melakukan pengadaan tanah.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1), “pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perkonomian Negara”.

  1. ANALISIS KASUS

Kasus korupsi merupakan salah satu musuh terbesar Negara Indonesia. Manipulasi anggaran justru dilakukan oleh para pejabat tinggi Negara. Hukuman bagi koruptor Indonesia saat ini masih sangat ringan dibandingkan dengan Negara-negara lainnya seperti Negara China. Kasus Gayus Tambunan pada tahun 2010 ini sangat mengejutkan masyarakat Indonesia. Hukuman bagi Gayus Tambunan hanya 7 tahun penjara saja, itu menyebabkan pertanyaan yang sangat mendalam bagi masyarakat Indonesia karena seharusnya koruptor dihukum seberat mungkin. Tetapi mengapa Gayus Tambunan diperlakukan istimewa ? Selama proses hukum mulai dari penangkapan Gayus di Singapura sampai dengan kaburnya Gayus ke Bali yang kemudian juga diketahui melancong ke Luar Negeri dengan Pasport atas nama Sony Laksono dan sampai yang terakhir kepemilikan passport Negara Guyana atas nama Yosep Moris dengan foto diri Gayus Tambunan terpampang sangat jelas. Ditambah lagi cerita-cerita heboh dari para pihak yang ikut bertanggungjawab atas sepak terjang Gayus yang melibatkan banyak instansi yang ditengarai terlibat memuluskan petualangan Gayus dalam jaring mafia hukum di Indonesia. Hal ini sangat berkaitan dengan manusia diantara kebebasan dan keterikatan karena seharusnya Gayus Tambunan berada didalam penjara, tetapi Gayus menyuap para penjaga penjara tersebut agar isa berjalan-jalan untuk berlibur. Gayus tambunan sebenarnya sudah menyalahgunakan kebebasan sewenang-wenang karena kebebasan disini disalahgunakan. Sebab, “bebas” sesungguhnya tidak berarti lepas dari segala keterikatan. Kebebasan yang sejati mengandaikan keterikan oleh norma-norma. Norma tidak menghambat adanya kebebasan, tapi justru memungkinkan tingkah laku bebas.

Hakim memutuskan vonis 7 tahun terhadap gayus dengan pertimbangan-pertimbangan semata. Hal ini menyebabkan kejanggalan tersendiri oleh masyarakat karena seharusnya hukuman bagi pidana korupsi harus lebih berat daripada keputusan vonis 7 tahun tersebut. Masalah hakim memutus vonis 7 tahun penjara bagi Gayus Tambunan ini terkait erat dengan kebebasan hakim dalam bertindak dan memutus nasib terdakwa. Disisi lain pemahaman tentang kebebasan hakim didalam menafsirkan hukum adalah jika seorang hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, bebas dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, serta bebas dari segala pengaruh pihak luar yang dapat merubah keyakinannya tentang rasa keadilan yang dimilikinya.

Dalam konteks vonis Gayus, Hakim sebaliknya tidak bisa memperlihatkan dan memanfaatkan “kebebasannya” dalam upaya menegakkan nilai-nilai moral dan keadilan yang berlaku di masyarakat dalam upaya memerangi tindak pidana korupsi yang semakin akut ini. Justru Hakim dalam hal ini menggunakan dan melihat hukum sebatas seperti kacamata kuda. Artinya Hakim tidak peka terhadap realitas yang terjadi di masyarakat, justru hanya terpancang kepada kaidah-kaidah hukum formal berdasarkan pasal-pasal perundang-undangan semata. Itupun di dalam undang-undang tidak ada ketentuan baku yang jelas terhadap delik pidana terhadap jumlah vonis yang harus diberikan kepada seorang Terdakwa. Masih terdapat pasal-pasal yang bisa dimanfaatkan oleh terdakwa korupsi. Jadi tidak hanya 7 tahun. Maka dapat disimpulkan hakim bersangkutan dalam memutus suatu perkara berdasarkan “pesan sponsor” yang telah menyuapnya. Sedangkan bagi pihak yang telah dikalahkan, hakim tersebut cukup menggunakan alasan klasik dan mengatakan, “kalau anda tidak puas dengan putusan kami, silakan anda melakukan upaya hukum” baik banding atau kasasi.

Suburnya praktik mafia peradilan di negeri ini, selalu bersumber dari bentuk penyalahgunaan kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Kalau dilihat adanya prinsip hukum yang mengatakan, Res Judicata Pro Veritate Habetur yang artinya “putusan hakim harus dianggap benar” maka dimana keputusan tersebut dijatuhkan maka itulah yang akan dijalankan oleh terdakwa. Disisi lain, Kebebasan hakim didalam menafsirkan hukum, hakim mempunyai wewenang untuk memutuskan suatu perkara walaupun yang tidak memiliki dasar hukum atau pengaturan hukumnya tidak jelas. Dalam keadaan ini, hakim tidak dapat menolak untuk mengadili perkara tersebut dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur. Karena Sistem hukum di Indonesia menganut aliran rechtsvinding yang menegaskan hakim harus mendasarkan putusannya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 20 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (“AB”) yang menyatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang. Namun demikian, hakim tetap memiliki kebebasan untuk menafsirkan dan berpendapat. Hakim memiliki keterikatan yang bebas (vrije gebondenheid) dalam melaksanakan tugasnya mengadili suatu perkara. Dan sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”) yang berbunyi: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

  1. KESIMPULAN
  • Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk berpikir, berekspresi dan melakukan tindakan yang diinginkannya tetapi masih dalam batas kewajaran dan kodrat manusia.
  • Manusia adalah makhluk sosial. Dimana akan selalu membutuhkan bantuan dari individu lain. Oleh karena itu, manusia yang satu dengan yang lainnya saling terikat dan akan memiliki suatu ketergantungan tersendiri.
  • Hak setiap manusia itu menjadi pembatas dari kebebasan manusia yang lainnya, karena kebebasan seseorang tidak boleh menodai kebebasan orang lain yang nantinya akan meresahkan masyarakat.
  • Kebebasan merupakan hak setiap individu, tetapi tidak boleh melupakan keterikatan antar individu lainnya sehingga kebebasan tidak akan pernah disalahgunakan oleh setiap individu itu sendiri.
Posted in Olahraga | Leave a comment

PERKEMBANGAN HAM DI INDONESIA

Perkembangan HAM Di Indonesia

Perkembangan HAM di Indonesia dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan.

  1. Periode Sebelum Kemerdekaan ( 1908 – 1945 )
  • Boedi Oetomo

Dalam konteks pemikiran HAM, pemimpin Boedi Oetomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi – petisi yang dilakukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dalam surat kabar goeroe desa. Bentuk pemikiran HAM Boedi Oetomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.

  • Perhimpunan Indonesia

Perhimpunan Indonesia ini lebih menitikberatkan kepada hak asasi manusia untuk menentukan nasib sendiri. Jadi dalam hal ini manusia sendiri lah yang harus menentukan bagaimana hak-hak yang harus diperolehnya tanpa bantuan dari pemerintah.

  • Sarekat Islam

Pada masa sarekat islam ini, lebih menekankan pada usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial. Karena pada masa tersebut Indonesia telah dijajah oleh Jepang.

  • Partai Komunis Indonesia

Pada masa ini dibentuklah sebuah organisasi yaitu partai komunis Indonesia, partai ini sebagai partai yang berlandaskan paham Marxisme lebih condong pada hak-hak yang bersifat sosial dan menyentuh isu-isu yang berkenan dengan alat produksi yang dimiliki oleh manusia pada masa sebelum kemerdekaan.

  • Indische Partij

Dalam organisasi Indische Partij ini, pemikiran HAM yang paling menonjol adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama dan hak kemerdekaan.

  • Partai Nasional Indonesia

Dalam organisasi ini partai nasional Indonesia sangat mengedepankan pada hak untuk memperoleh kemerdekaan. Karena pada saat itu para pemuda memiliki semangat yang menggebu-nggebu untuk memerdekakan Negara Indonesia agar tidak ditindas lagi oleh penjajah.

  • Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia

Dalam organisasi pendidikan nasional Indonesia ini sangat menekankan pada hak politik yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan di muka hukum serta hak untuk turut dalam penyelenggaraan Negara. Pemikiran HAM sebelum kemerdekaan juga terjadi perdebatan dalam sidang BPUPKI antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak dengan Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin pada pihak lain. Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak untuk berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan.

  1. Periode Setelah Kemerdekaan ( 1945 – sekarang )
  • Periode 1945 – 1950

Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk kedalam hukum dasar Negara ( konstitusi ) yaitu, UUD 45. komitmen terhadap HAM pada periode awal sebagaimana ditunjukkan dalam Maklumat Pemerintah tanggal 1 November 1945.Langkah selanjutnya memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Sebagaimana tertera dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945.

  • Periode 1950 – 1959

Periode 1950 – 1959 dalam perjalanan Negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode Demokrasi Parlementer. Pemikiran HAM pada periode ini menapatkan momentum yang sangat membanggakan, karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik. Seperti dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan pemikiran dan aktualisasi HAM pada periode ini mengalami “ pasang” dan menikmati “ bulan madu “ kebebasan. Indikatornya menurut ahli hukum tata Negara ini ada lima aspek. Pertama, semakin banyak tumbuh partai-partai politik dengan beragam ideologinya masing-masing. Kedua, Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya. Ketiga, pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung dalam suasana kebebasan, fair ( adil ) dan demokratis. Keempat, parlemen atau dewan perwakilan rakyat resprentasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan kontrol yang semakin efektif terhadap eksekutif. Kelima, wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan.

  • Periode 1959 – 1966

Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhaap sistem demokrasi Parlementer. Pada sistem ini ( demokrasi terpimpin ) kekuasan berpusat pada dan berada ditangan presiden. Akibat dari sistem demokrasi terpimpin Presiden melakukan tindakan inkonstitusional baik pada tataran supratruktur politik maupun dalam tataran infrastruktur poltik. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi pemasungan hak asasi masyarakat yaitu hak sipil dan dan hak politik.

  • Periode 1966 – 1998

Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, ada semangat untuk menegakkan HAM. Pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan Pengadilan HAM, pembentukan Komisi dan Pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Selanjutnya pada pada tahun 1968 diadakan seminar Nasional Hukum II yang merekomendasikan perlunya hak uji materil ( judical review ) untuk dilakukan guna melindungi HAM. Begitu pula dalam rangka pelaksanan TAP MPRS No. XIV/MPRS 1966 MPRS melalui Panitia Ad Hoc IV telah menyiapkan rumusan yang akan dituangkan dalam piagam tentang Hak Asasi Manusia dan hak-hak serta kewajiban warga Negara Indonesia. Sementara itu, pada sekitar awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an persoalan HAM mengalami kemunduran, karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi dan ditegakkan.

Pemerintah pada periode ini bersifat defensif dan represif yang dicerminkan dari produk hukum yang umumnya restriktif terhadap HAM. Sikap defensif pemerintah tercermin dalam ungkapan bahwa HAM adalah produk pemikiran barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila serta bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM sebagaimana tertuang dalam rumusan UUD 1945 yang terlebih dahulu dibandingkan dengan deklarasi Universal HAM. Selain itu sikap defensif pemerintah ini berdasarkan pada anggapan bahwa isu HAM seringkali digunakan oleh negara-negara barat untuk memojokkan Negara yang berkembang, seperti halnya Negara Indonesia.

Meskipun dari pihak pemerintah mengalami kemandegan bahkan kemunduran, pemikiran HAM nampaknya terus ada pada periode ini terutama dikalangan masyarakat yang dimotori oleh LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat ) dan masyarakat akademisi yang concern terhadap penegakan HAM. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat melalui pembentukan jaringan dan lobi internasional terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi seprtikasus Tanjung Priok, kasus Keung Ombo, kasus DOM di Aceh, kasus di Irian Jaya, dan sebagainya.Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an Nampak memperoleh hasil yang menggembirakan karena terjadi pergeseran strategi pemerintah dari represif dan defensive menjadi ke strategi akomodatif terhadap tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Salah satu sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM ) berdasarkan KEPRES No. 50 Tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993. Lembaga ini bertugas untuk memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM, serta member pendapat, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah perihal pelaksanaan HAM.

  • Periode 1998 – sekarang

Pergantian rezim pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada saat ini mulai dilakukan pengkajian terhadap beberapa kebijakan pemerintah orde baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM.Selanjutnya dilakukan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia. Hasil dari pengkajian tersebut menunjukkan banyaknya norma dan ketentuan hukum nasional khususnya yang terkait dengan penegakan HAM diadopsi dari hokum dan instrument Internasional dalam bidang HAM.

Komitmen pemerintah terhadap penegakan HAM juga di tunjukkan dengan pengesahan UU tentang HAM,pembentukan Kantor Menteri Negara Urusan HAM yang kemudian di gabung dengan Departeman Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departeman Kehakiman dan HAM,penambahan pasal-pasal khusus tentang HAM dalam amandemen UUD 1945,pengesahan UU tentang pengadilan HAM. Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap status penentuan dan tahap penataan aturan secara konsisten. Pada tahap penentuan telah ditetapkan beberapa penentuan perundang-undangan tentang HAM seperti amandemen konstitusi Negara (Undang–UndangDasar 1945), ketetapan MPR (TAP MPR), Undang-undang (UU), peraturan pemerintah dan ketentuan perundang–undangan lainnya.

Masalah penegakan hak asasi manusia di Indonesia telah menjadi tekad dan komitmen yang kuat dari segenap komponen bangsa terutama pada era reformasi sekarang ini. Kemajuan itu ditandai dengan membaiknya iklim kebebasan dan lahirnya berbagai dokumen HAM yang lebih baik. Dokumen itu meliputi UUD 1945 hasil amendemen, Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.  Pada tahun 2005, pemerintah meratifikasi dua instrumen yang sangat penting dalam penegakan HAM, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) menjadi Undang-Undang No. 11 tahun 2005, dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menjadi Undang-Undang No. 12 tahun 2005.

Pada masa menjelang peralihan pemerintahan dari masa Orde Baru ke masa Reformasi banyak sekali kejadian menyangkut pelanggaran HAM ini. Peristiwa 1998 yang berujung penguduran diri Presiden Soeharto pada waktu itu sebetulnya adalah puncak dari segala peristiwa yang terjadi sebelumnya. Pada masa pemerintahan yang sangat represif, banyak aktifis yang tiba-tiba hilang tak tahu di mana rimbanya. Disinyalir kuat mereka telah diculik dan dibunuh oleh tangan-tangan penguasa pada waktu itu. Aksi demo besar-besaran mahasiswa dari seluruh Indonesia juga menyimpan sejumlah kasus pelanggaran HAM oleh aparat keamanan terhadap rakyat sipil. Semuanya berlangsung sangat massif pada waktu itu. Karena institusi hukum telah dikuasai oleh penguasa, maka HAM adalah alat yang digunakan untuk menjerat para pelaku pelanggaran tersebut. Bahkan ketika masa reformasi, cara-cara pelenyapan aktifis masih juga terjadi. Dengan adanya peristiwa itulah, penegakkan HAM harus di tegakkan.

Posted in Olahraga | Leave a comment

DEMOKRASI DELIBERATIF

  1. Demokrasi deliberatif sangat berkaitan erat dengan demokrasi partisipatori karena dalam sebuah demokrasi pasti akan selalu ada konflik pertikaian didalamnya. Konflik-konflik tersebut harus dipersatukan karena suatu Negara pasti tidak akan mau menjadi Negara yang bebas sebebas-bebasnya. Demokrasi deliberatif itu mengembangkan kekuasaan pada suatu ruang publik. Ruang publik yang dimaksud disini adalah selain penguasa. Ruang public itu bisa menjadi suatu wacana jika kekuasaan yang belum terjadi tetapi sudah menyebar isu kemana-mana dan hal itu dibicarakan oleh seseorang yang bersangkutan dalam waktu yang lama sampai wacana tersebut dilakukan oleh penguasa. Karena kemampuan untuk menguasai komunikasi itu menjadi milik seseorang yang mempunyai sebuah kekuasaan. Jadi wacana dalam demokrasi deliberatif ini merupakan sebuah kebijakan yang belum dilakukan tetapi sudah diinformasikan kepada rakyat. Contohnya saja Jokowi yang akan memindahkan salah satu pasar yang ada di Jakarta karena pasar tersebut dapat mengakibatkan kemacetan. Hal itu belum dilaksanakan oleh jokowi, namun warga pasar setempat atau yang berjualan didalam pasar tersebut terus saja membicarakan hal tersebut. Itulah yang dinamakan dengan wacana. Jadi disini demokrasi deliberatif juga merugikan masayarakat yang menganut teori tersebut. Hal ini dikarenakan demokrasi deliberatif sangat membutuhkan waktu yang lama, demokrasi deliberatif ini bisa menjadi sebuah wacana, namun jika wacana tersebut tidak di leader, maka akan sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu demokrasi deliberatif ini sebenarnya sangat membutuhkan demokrasi partisipatori atau partisipatif. Ciri-ciri dari demokrasi partisipatori adalah demokrasi yang bertindak aktif, maksudnya disini yaitu penguasa dan yang dikuasai tersebut bertindak aktif dalam menjalankan sebuah siasat sehingga tidak aka nada konflik-konflik kecil yang terjadi yang nantinya akan membuat suatu Negara hancur. Selain itu, demokrasi partisipatori juga mempunyai ciri yaitu berpikir kritis, maksudnya yaitu semua yang berada didalam suatu Negara tersebut harus mempunyai pikiran yang kritis sehingga tidak dipengaruhi oleh Negara lain yang ingin menghancurkan suatu pemerintahan yang demokrasi tersebut.

Demokrasi deliberatif dan demokrasi partisipatori menurut saya adalah suatu hal yang sama karena dalam hal ini partisipasi masyarakat dibentuk melalui ruang public yang berupa sebuah forum diskusi untuk membahas suatu masalah bersama. Rakyat boleh untuk mengeluarkan pendapatnya dengan bebas, namun pendapat tersebut harus mempunyai makna yang positif karena setiap pendapat seseorang pasti akan dipertimbangkan, sehingga antara penguasa dan yang dikuasai itu saling berkaitan satu sama lain. Begitu halnya dengan demokrasi partisipatori.

Demokrasi deliberatif dan demokrasi partisipatori merupakan dua teori demokrasi yang berbeda, hal ini dibedakan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu adanya suatu bias perwakilan yang nantinya akan menimbulkan konflik-konflik tersendiri oleh masyarakat. Dari faktor tersebut, demokrasi deliberatif membuat bias perwakilan tersebut untuk menjadi satu kesatuan sehingga tidak ada kekuasaan bebas diantaranya. Sedangkan demokrasi partisipatori, dari faktor tersebut, demokrasi tersebut tidak menyatukan berbagai macam konflik-konflik yang menjadi bias perwakilan tersebut, melainkan penguasa dan yang dikuasai harus bertindak lebih aktif untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut agar suatu Negara yang menekankan demokrasi tersebut tidak hancur. Karena rakyat nya dituntut untuk berpikir kritis. Oleh karena itu demokrasi deliberatif dan demokrasi partisipatori mempunyai keterkaitan hubungan yang sangat erat. Demokrasi deliberatif ini menekankan kepada suatu pengambilan keputusan yang akan bermanfaat bagi rakyatnya sedangkan partisipatif yaitu menekankan pada kreativitas rakyatnya. Penjelasan tersebut didukung oleh seorang filosof jerman yaitu Habermas yang menunjuk kepada bentuk demokrasi deliberatif sebagai alternatif di tengah kompleksitas masyarakat, yang dalam hal ini demokrasi deliberatif memperhatikan soal proses pengambilan keputusan dan penentuan perangkat hukum yang mengikat seluruh warga negara.

Demokrasi deliberatif dan demokrasi partisipatori sebenarnya pada intinya mempunyai suatu proses demokrasi yang sama, yaitu adanya partisipasi. Karena partisipasi adalah syarat utama dari adanya demokrasi yang berdialog. Partisipasi itu muncul ketika seseorang sadar untuk menjadi manusia yang bebas. Bebas dalam hal ini tidak sebebas-bebasnya, melainkan mempunyai batasan-batasan tertentu. Partisipasi didalam demokrasi itu harus ada suatu kesetaraan karena partisipasi dapat diukur dalam demokrasi menggunakan satu orang, satu suara. Dalam menentukan suara, partisipan harus mempunyai pemikiran yang luas sehingga tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Sehingga suara dari partisipan tersebut bisa dipertanggung jawabkan sendiri karena dia yang telah melakukannya sendiri, dalam artian tidak diwakilkan. Hal ini diperkuat dengan sebuah pemikiran Habermas yang mengatakan bahwa dalam bertindak dan berkomunikasi, setiap individu perlu berada pada posisi deliberatif. Posisi deliberatif membuat seseorang melihat tindakan pihak lain, seperti juga tindakan kita, sebagai tindakan yang dituntun oleh norma-norma tertentu. Dengan kata lain, posisi deliberatif menganggap bahwa setiap individu sebagai makhluk yang rasional dapat bertanggungjawab terhadap segala tindakan dan perbuatannya.

Suatu kekuasaan administratif dijadikan sebagai hukum pelaksana program oleh kekuasaan yudikatif karena kekuasaan tersebut dijadikan sebagai pelaksanaan hukum oleh yudikatif. Dalam hal ini yudikatif meliputi MK, MA, dan KY. Kekuasaan yudikatif jika terdapat suatu perbedaan-perbedaan, maka dapat dijadikan sebagai kekuasaan komunikatif karena kekuasaan yudikatif dibatasi oleh kekuasaan komunikatif dan administratif. Kekuasaan komunikatif merupakan sebuah komunikasi atau aspirasi dari warga Negara. Jadi ruang public dalam masyarakat dapat teratasi dengan kekuasaan komunikatif. Kekuasaan komunikatif dan kekuasaan administratif sangat berkaitan satu sama lain karena sebenarnya demokrasi itu berasal dari rakyat atau warga Negara serta dijadikan sebagai hukum dari hasil deliberatif. Kekuasaan administratif ini juga dijadikan sebagai hasil deliberatif dengan program pragmatis. Maksudnya yaitu kekuasaan administratif ini dijadikan sebagai legitimasi yang menghasilkan suatu legalitas yang harus terpisah. Sehingga konflik-konflik yang menyerang suatu Negara dapat dipersatukan melalui partisipasi warga Negara.

Posted in Olahraga | Leave a comment